TGUPP Anies Jelaskan Dana Bansos Senilai Rp600 Ribu per KK

CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2020 05:08 WIB
Petugas dibantu warga menurunkan paket sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada warga yang membutuhkan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Kemensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja sektor informal di wilayah zona merah COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Ilustrasi pemberian bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati meluruskan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemprov yakni sebanyak 1,25 juta masyarakat Jakarta.

Padahal, diketahui sebelumnya saat Gubernur DKI Anies Baswedan teleconference dengan Wapres Ma'ruf Amin disebutkan mencapai 3,7 juta jiwa.

Dalam tulisan di akun Facebook-nya, ia menjelaskan angka 3,7 juta jiwa yang sempat disebutkan Anies saat teleconference itu adalah dari total masyarakat miskin dan rentan miskin. Tatak menjelaskan angka itu adalah hanya estimasi yang berasal dari formula Bank Dunia, yaitu 40% dari populasi adalah masyarakat terdampak.


"Angka ini memasukkan angka penduduk miskin, hampir miskin dan nyaris miskin," tulis Tatak di akun Facebook dan sudah dikonfirmasi CNNIndonesia.com kepada yang bersangkutan, Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Tatak menyatakan banyak masyarakat yang salah persepsi terkait bantuan tersebut. Tatak mengatakan 1,25 juta masyarakat itu dalam satuan kepala keluarga, bukan jumlah masyarakat murni.

"Data akhirnya kira-kira 1,25 juta Kepala Keluarga, sebagaimana disebut Mas Anies. Atau kalau dihitung jumlah orang ada kira-kira 2,5 juta jiwa," tulis perempuan yang tergabung dalam Komite Pencegahan Korupsi di TGUPP DKI tersebut di akun Facebook-nya

Dengan demikian, merujuk apa yang diutarakan Tatak tersebut, 1 kepala keluarga asumsinya dihitung rata-rata terdiri atas dua orang.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kira-kira jumlah orang dalam 1 KK itu jika merujuk pada jumlah orang yang menerima bansos DKI, Tatak menjawab kepada CNNIndonesia.com, "Bukan asumsi, itu data setelah di-cross check dengan data KK dari dukcapil. Untuk pastinya bisa ditanyakan langsung ke Ketua Gugus Tugas Covid ya."

Dalam lanjutan tulisan di akun Facebook-nya, Tatak menjelaskan dari formula Bank Dunia itu, Pemprov DKI pun melakukan verifikasi lebih lanjut dengan mencocokkan kepada data penduduk dan penerima bantuan yang selama ini sudah bergulir. Hasilnya, tetap ada 1,25 juta KK atau 2,5 juta jiwa yang dibantu oleh DKI Jakarta melalui dana APBD.

"Artinya data penerima bansos tahap pertama itu basis datanya tunggal. Yaitu data yang sudah dikumpulkan Pemprov DKI Jakarta. Totalnya kurang lebih 1,25 juta KK atau 2,5 juta jiwa. Bukan 3,7 juta jiwa lagi (sebab ini hanyalah estimasi awal)," tulis Tatak.

"Dari fakta tersebut di atas kita bisa meluruskan. Asumsi bahwa ABW menyediakan 1,25 juta dan sisanya 2,5 juta jiwa akan dibantu Jokowi -- tidak tepat. Yang benar jumlah Kepala Keluarga yang akan dibantu jumlahnya tetap, yaitu kurang lebih 1,25 juta jiwa itu. Dana APBD dan APBN akan dikeluarkan pada tahapan yang berbeda," imbuhnya pada tulisan tersebut.

TGUPP Anies Jelaskan Dana Bansos Senilai Rp600 Ribu per KK
Sumber Dana

Selain jumlah penerima bantuan, dalam tulisannya Tatak juga menyatakan jumlah bantuan tahap pertama berasal dari kocek APBD DKI. Sementara bantuan tahap selanjutnya diharapkan dari APBN dari Kementerian Sosial.

Tatak juga menjelaskan detail bahwa awalnya jumlah bantuan yang akan diberikan ke masyarakat ialah sebesar Rp1 juta per keluarga. Namun, ada sejumlah penyesuaian yang membuat angka itu turun jadi Rp880 ribu per kepala keluarga, dan terakhir menjadi Rp600 ribu per kepala keluarga.

"Keadaan ekonomi sedang sulit, pendapatan negara juga berkurang. Angka Rp 600.000 ini pun harus kita syukuri. Jadi asumsi bahwa warga akan menerima bantuan dobel dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Pemerintah Pusat pada saat yang sama, itu keliru," tegas dia di tulisannya.

Dana Rp600 ribu itu juga tidak diberikan dengan uang tunai, melainkan dengan barang. Tatak membeberkan untuk satu paket kedatangan jumlah yang ditetapkan ialah sebesar Rp149.500, dan akan diberikan sebanyak 4 kali atau senilai Rp598.000.

Ia menjamin angka-angka itu kredibel, dan akan kembali ke kocek DKI jika berlebih. Ia juga menyatakan angka ini bisa diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

"Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK," beber dia.

Terakhir ia menyatakan hingga hari ini DKI masih belum menerima dana dari pusat untuk disalurkan kepada masyarakat. Ia berharap agar masyarakat memahami situasi yang ada dan tidak melakukan provokasi lebih lanjut.

"Dana ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan sejauh ini belum disalurkan. Menunggu giliran setelah bansos Pemprov DKI Jakarta tahap I selesai. Demikianlah, semoga bisa meluruskan. Sangat disayangkan masih saja ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan situasi," tutup dia.


(ctr/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK