Pakar Minta Anggaran Kartu Prakerja Dipakai untuk BLT

CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2020 04:05 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. Pendaftaran untuk kartu prakerja yang mulai dibuka pemerintah. (ANTARA FOTO/Moch Asim)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai program Kartu Prakerja yang digulirkan saat wabah corona justru merugikan masyarakat. Pasalnya banyak anggaran yang justru mengalir ke perusahaan perintis atau start up.

Trubus mengatakan lebih baik pemerintah mengucurkan anggaran Rp20 triliun langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat pemberdayaan sosial.

"Menurut saya ini masyarakat justru dirugikan. Kan, itu ditunjuk kepada start up, aplikator, untuk melakukan di dalamnya pelatihan; pendidikan. Apalagi 1 juta dikalikan 5,6 juta sekitar Rp5,6 triliun itu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).


Ia pun lantas mengkritik pelatihan yang dilakukan secara daring. Menurutnya, tidak semua daerah yang warganya memang berhak mengikuti program Kartu Prakerja mempunyai akses internet.

"Kalau yang di daerah-daerah ini, kan, yang Prakerja ini banyak. Enggak akan terjangkau dengan internet, dengan sistem online itu," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan seharusnya pemerintah memprioritaskan untuk mengurus 'perut' warganya yang terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Lagi pula, ujar dia, Kartu Prakerja tidak menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan nantinya.

"Sekarang, kan, memang semua mau jadi pegawai start up? Maksud saya itu belum dijabarkan Kartu Prakerja itu memang ada lapangan pekerjaannya. Kan mendingan kasih makan, nanti kalau sudah ekonomi bagus baru boleh kerja," ujar Agus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).

Pernyataan Agus berkaca dari pengakuan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa pemerintah tak menjamin pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan pekerjaan usai mengikuti pelatihan program tersebut.

Program itu hanya fokus memberi pelatihan keterampilan, bukan menyalurkan pengangguran ke perusahaan.

Berdasarkan hal itu, Agus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan dana Rp20 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat.

"Untuk BLT, orang makan. Prakerja nanti deh. Orang lapangan pekerjaan enggak ada," kata Agus.

Kartu Prakerja selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona (Covid-19).

Setidaknya terdapat 5,6 juta masyarakat akan menerima manfaat Kartu Prakerja. Program ini akan diuji coba di empat wilayah yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya. Penetapan wilayah merujuk pada pertimbangan banyaknya pekerja yang terancam PHK akibat wabah virus corona.

Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.

Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.

Pemerintah RI menggandeng 8 platform digital atau start up dalam mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker. (ryn/sur)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK