KSP Ikut Jokowi, Tunggu Perkembangan soal Larang Warga Mudik

CNN Indonesia
Kamis, 16 Apr 2020 16:10 WIB
Warga melambaikan tangan kepada sanak keluarganya yang mudik di Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/5/2019). Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) puncak arus mudik di Terminal Jatijajar diprediksi akhir pekan ini, mulai dari Jumat hingga Sabtu. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.
Ilustrasi warga mudik. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menyatakan ada kemungkinan larangan mudik lebaran bagi warga imbas wabah covid-19. Saat ini pemerintah tak melarang warga dan hanya mengimbau agar warga tak mudik ke kampung halaman.

Menurut Juri, perlu kajian dan evaluasi terlebih dulu sebelum pemerintah memutuskan untuk melarang mudik.

"Soal kemungkinan larangan mudik, seperti kata pak presiden akan dilihat perkembangan ke depan," ujar Juri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (16/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah menyampaikan kemungkinan melarang mudik bagi warga. Pemerintah disebut akan melakukan evaluasi berkala terkait kondisi di lapangan di tengah kondisi wabah covid-19 saat ini.
Dari data akhir Maret lalu tercatat ada 14 ribu warga yang telah mudik dari Jakarta.

Juri menuturkan, pemerintah telah berupaya membatasi warga yang akan mudik dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Saat ini, PSBB sudah mulai berlaku DKI Jakarta dan lima wilayah Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok. Sementara untuk tiga wilayah Banten yang juga menjadi daerah penyangga ibu kota; Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan diterapkan mulai Sabtu (18/4).

Menurut Juri, dengan pemberlakuan PSBB warga mestinya mematuhi imbauan pemerintah agar tak mudik.

"Dalam konteks PSBB yakni pembatasan, masyarakat diminta untuk tidak mudik," katanya.
Ia berharap warga disiplin dan mematuhi imbauan yang dikeluarkan pemerintah dengan tidak mudik untuk menekan penyebaran covid-19.

"Pemerintah berharap dengan kedisiplinan masyarakat untuk melakukan pembatasan tersebut dan penegakan disiplin, wabah ini dapat ditekan penyebarannya," ucap Juri.

Sebelumnya, imbauan pemerintah agar warga tak mudik dikritik sejumlah pihak. Salah satunya dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi yang meminta pemerintah membuat kebijakan dan aturan lebih tegas mengenai mudik di tengah wabah covid-19.

Menurutnya, sekadar imbauan tak akan menyurutkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.

Dari hasil survei LIPI, sebanyak 43,78 persen responden menyatakan akan tetap mudik. Mayoritas responden yang hendak mudik tahun ini mengaku akan mudik untuk merayakan Idul Fitri. (psp/ain)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER