PKS: Panja Omnibus Law Ciptaker Tak Peduli Nyawa Rakyat

CNN Indonesia
Rabu, 22 Apr 2020 00:08 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan bahwa Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI tidak peduli dengan suara dan nyawa rakyat karena tetap melakukan pembahasan di tengah pandemi virus corona (Covid-19)

Menurutnya, PKS menolak pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan menyatakan bahwa semua energi di DPR seharusnya disalurkan untuk keselamatan nyawa masyarakat Indonesia saat ini.

"Jika Panja RUU Cipta Kerja tetap jalan membahas bersama pemerintah, saya melihat mereka enggak peduli suara dan nyawa rakyat," kata Pipin dalam keterangannya, Selasa (21/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya pemerintah dan partai koalisi memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh.

Ia menyampaikan ketimbang membahas RUU Cipta Kerja, DPR lebih baik membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kerja pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Pansus DPR untuk mengawasi pemerintah dan satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai kajian Perppu yang dikeluarkan pemerintah berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum," tutur Pipin.

Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi dibentuk oleh Badan Legislatif pada Senin (20/4) lalu.

Dari daftar nama pimpinan dan anggota yang dikirimkan Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya,  Fraksi PKS tidak menyetor nama anggotanya untuk bergabung dalam Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, PKS mendapatkan alokasi tiga kursi untuk menempatkan anggotanya duduk di Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"PKS enggak kirim," kata Willy saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Anggota Baleg DPR yang sudah terdaftar di dalam Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja sejauh ini berjumlah 37 orang yang berasal dari delapan fraksi berbeda.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa menyatakan bahwa fraksinya akan bergabung dalam Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja bila pemerintah telah menyatakan pandemi virus corona di Indonesia berakhir.

"Kalau pemerintah menyatakan pandemi selesai, nanti PKS akan bergabung (panja)," kata Ledia saat dihubungi, Senin (20/4). (mts/wis)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER