Pengamanan Terbatas, 5 Penambang Ilegal Masuk Gunung Botak

Maluku, CNN Indonesia -- Lima orang penambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru, Maluku, ditangkap saat diam-diam beroperasi di lokasi yang ditutup kepolisian itu di tengah pandemi Virus Corona.

"Iya, mereka ditangkap saat mengambil kesempatan di tengah pandemi covid-19 dengan melakukan penambangan secara illegal," tulis Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Mohamad Roem Ohoirat melalui pesan singkat, Rabu (22/4/).

Lihat juga: Jokowi Diminta Tuntaskan Penambangan Ilegal di Daerah

Dia menyatakan lima warga asal pulau Buru tersebut tengah diamankan di kantor Polres Pulau Buru. Mereka, katanya, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana penambangan liar.

"Tanggal 16 April 2020, Polres Pulau Buru kembali menangkap 5 Orang dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Ohoirat, dalam rilisnya, mengakui lokasi penambangan liar itu sudah dinyatakan ditutup sejak 2018. Polda Maluku dan Polres Buru hingga kini telah mendirikan Pos Pam di lokasi Gunung Botak.

[Gambas:Video CNN]
Namun, kata dia, jumlah personel yang terbatas membuat pengawasan terhadap sejumlah area penambangan yang luas itu berkurang. Penambang, lanjutnya, memanfaatkan situasi ini untuk masuk dan mendulang emas secara sembunyi-sembunyi melalui jalur alternatif.

"Harus kita akui dengan keterbatasan personel dan luas wilayah yang ada sehingga banyak oknum-oknum yang masuk melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi melalui jalur tikus," ujar Ohoirat.

Sejak 2019, kata dia, Polda Maluku dan Polres Buru telah melakukan penangkapan terhadap para penambang yang berusaha masuk kembali ke area tambang Gunung Botak. Sebanyak 35 orang sudah dijadikan tersangka dalam 17 kasus. Berkas perkaranya pun sudah berproses di pengadilan.

Lihat juga: KPK Sindir Peran KLHK dan Polisi soal Kasus Tambang Ilegal

"Sampai saat ini Polda Maluku tetap berkomitmen bahwa PETI (penambang emas tanpa izin) di gunung botak tetap ditutup hingga ada solusi atau kebijakan dari Pemerintah," kata Ohoirat. (sai/arh)