Pemprov Jabar Sebut Kades Minta Tunda Bansos Kurang Informasi

CNN Indonesia | Kamis, 30/04/2020 11:24 WIB
Penyaluran bansos dipusatkan di kantor pos bekasi untuk didata kemudian disalurkan ke rumah warga langsung menggunakan jasa ojek online. CNNIndoneisa/Safir Makki Bantuan sosial untuk warga Jawa Barat. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Bandung, CNN Indonesia -- Penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat terus mengalir kepada warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Namun belakangan muncul respons para kepala desa yang memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.


Seperti di Kabupaten Sukabumi, Jabar. Sejumlah kepala desa meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menunda penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19. 

Menanggapi para kepala daerah yang meminta penundaan, Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Daud Achmad menyebut adanya sejumlah kepala desa yang meminta penundaan bansos dikarenakan para kades tersebut kurang mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bansos.


"Itu karena kurangnya informasi yang didapat kepala desa. Selain itu, karena bantuan yang turun itu tidak berbarengan sehingga menimbulkan masalah di bawah (tingkat desa)," kata Daud di Bandung, Rabu (29/4).

Daud juga mengatakan, Pemprov Jabar akan terus berusaha mensosialisasikan bansos bagi warga terdampak Covid-19 kepada masyarakat dan ia berharap bantuan media massa untuk membantu sosialisasi.

"Jadi media harus betul-betul mengerti mekanisme bantuan seperti apa. Tidak hanya cukup paham bantuan dari pemprov," ujarnya.

Menurut Daud bansos di Jabar diberikan kepada warga yang tidak termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara, jumlah bansos dari berbagai instansi baik dari pusat maupun daerah totalnya ada sembilan pintu.

Bantuan dari pusat antara lain meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos presiden khusus perantau Jabodetabek, kartu prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bantuan dana desa untuk kabupaten.

Bansos dari provinsi yaitu uang tunai dan barang kebutuhan pokok senilai Rp500 ribu. Selain itu, Pemprov Jabar juga menggalakkan kegiatan nasi bungkus gratis. Terakhir, adalah bansos dari kabupaten/kota.

Daud mengakui banyaknya pintu penyaluran bansos membuat sebagian warga menganggap bantuan tidak merata. Hal tersebut tercermin dari aduan yang dihimpun Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar). Per Selasa (28/4), jumlah aduan bansos di Pikobar mencapai 40.787 aduan.

"Sebanyak 52% aduan mengenai bansos. Dari aduan bansos yang ada, 70% mengenai bansos provinsi, kemudian soal aduan pusat bansos pusat, bansos wali/kota bupati dan aduan bansos lainnya," papar Daud.

Menurut Daud, Pemprov Jabar telah mengusulkan penerimaan bansos satu pintu agar kebutuhan logistik bisa terkoordinir dengan baik. Usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat, tetapi belum mendapatkan tanggapan.

"Usulan ini sudah disampaikan pak gubernur. Sampai saat ini mengenai bantuan sosial satu pintu belum ada respons dari pemerintah pusat," ujarnya.

Terkait bantuan provinsi, Daud berujar, sampai saat ini sebanyak 23.700 paket bansos telah disalurkan untuk kepala keluarga terdampak. Namun dari semua penyaluran bansos pemprov tersebut, sekitar 7 persennya dikembalikan karena berbagai alasan. Salah satunya karena tidak sesuai alamat.

Untuk paket bansos yang dikembalikan tersebut Pemprov Jabar akan menyalurkan kepada panti sosial atau panti jompo, khususnya yang dikelola oleh swasta.

"Ada bahan yang tidak tahan lama misalnya telur, ini atas kesepakatan kita, sementara itu yang kami lakukan," ujar Daud.

Sebelumnya Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona (Covid-19). Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.

"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan. (hyg/sur)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK