Jokowi Didesak Tutup Tambang yang Abai Selama Pandemi

CNN Indonesia | Kamis, 07/05/2020 04:56 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz Jokowi didesak tutup perusahaan tambang yang abai keselamatan buruh selama pandemi corona. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan sementara operasi perusahaan tambang di sejumlah wilayah yang dinilai abai terhadap buruh selama masa pandemi corona (Covid-19).

Kepala Kampanye Jatam Nasional, Melky Nahar mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap tambang yang masih beroperasi di sejumlah wilayah mulai, Sulawesi, Maluku, Banyuwang, hingga Papua, mulai dari 31 Maret sampai dengan 4 Mei 2020.

Hasilnya, kata Melky, sejumlah perusahaan tambang yang masih beroperasi tersebut abai dan mempertaruhkan keselamatan buruh di tengah masa pandemi Covid-19.


"Rata-rata perusahaan tambang di berbagai daerah, masih dan terus beraktivitas, enggan rugi secara ekonomi, namun abai terhadap keselamatan para buruh, serta terus memperparah kerusakan," ujar Melky dalam diskusi online via Zoom, Rabu (6/5).

Melky lebih lanjut mengemukakan sejumlah persoalan pada perusahaan tambang yang beroperasi. Sejumlah persoalan itu mulai dari, eksploitasi buruh, fasilitas kesehatan minim, intimidasi dan kriminalisasi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun merumahkan karyawan.

Kejadian longsor di penambangan Bolaang Mongondow pada Februari 2019. (Kejadian longsor di penambangan Bolaang Mongondow pada Februari 2019. (AP Photo/Harry Tri Atmojo)
Melky menganggap sejumlah perusahaan tambang yang masih mempekerjakan buruh selama masa pandemi ini seperti tak mau merugi dengan mengabaikan keselamatan buruh. Bahkan, dua perusahaan tambang di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sampai menyediakan mess bagi para buruhnya untuk menjaga performa produksi.

Kondisi itu, lanjut Melky, justru akan menambah risiko keselamatan dan kesehatan buruh, bukan hanya risiko terinfeksi corona, namun juga bahaya atau penyakit lain.

Hasilnya, Jatam mencatat sejumlah buruh di perusahaan tambang itu dinyatakan positif Covid-19. Salah satunya di PT. Freeport Indonesia, sebanyak 51 karyawan dinyatakan positif Covid-19. Namun demikian, kata Melky, manajemen perusahaan memutuskan perusahaan tetap beroperasi.

"Bagi mereka para buruh yang tak mau bekerja tak bakal dibayar. Sanksinya 'no work no pay' dan kepastian kembali kerja belum menjamin," ujarnya.

Melky memperkirakan kasus serupa terjadi di perusahaan tambang lain yang masih beroperasi. Namun, hal itu sulit diungkap sebab tak ada pemeriksaan yang dilakukan secara masif, selain sikap perusahaan yang tertutup.

Lebih lanjut, Melky menyatakan pihaknya juga menyoroti kabar masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China. Kondisi itu, kata dia, kontras dengan sikap pemerintah yang telah membatasi aktivitas masyarakat guna menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Kedatangan TKA asal China di tengah wabah Covid-19, menunjukkan betapa pemerintah lebih mementingkan agenda investasi dan kepentingan korporasi dari pada keselamatan rakyat dan TKA itu sendiri," ucap Melky. (thr/bac)

[Gambas:Video CNN]