Jokowi Ingin Ubah Lahan Gambut, Walhi Ungkit Kegagalan Orba

CNN Indonesia | Jumat, 08/05/2020 06:44 WIB
Hamparan sawah hasil kerja paksa para tahanan politik di Savana Jaya, Pulau Buru, Maluku. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Ilustrasi sawah (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, Dimas Hartono mengungkit soal kegagalan konversi lahan gambut menjadi persawahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba).

Hal ini menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengalihfungsikan lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi lahan persawahan demi mencegah ancaman krisis pangan akibat wabah virus corona.

Ia mengatakan pada pelaksanaan Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare yang terjadi di zaman Soeharto itu, kajian terkait pengolahan lahan gambut tidak maksimal dilakukan. Akibatnya lahan gambut menjadi mengering dan memicu kebakaran hutan.


"1997 terjadi kebakaran hebat di Kalteng dan kabutnya lebih parah dari 2015, karena saat itu gambut baru kering, yang terbakar. Kita tahu bahwa gambut fungsinya pada dasarnya harus basah. Gambut yang sudah kering maka gambut itu sudah rusak," kata dia dalam sebuah diskusi melalui zoom, Kamis (7/5).
Karena kerusakan itu, kata dia, terjadi konflik dan aksi besar-besaran di masyarakat, selain itu, warga transmigran yang sudah dijanjikan untuk diberikan lahan padi agar diolah, akhirnya menjadi terbengkalai.

"Kalau dilihat pada masa itu sekitar 13.500 KK petani atau transmigrasi yang dikirim dari Jawa dari tahun 1993 ke Kalteng untuk pembangunan seluas 31 ribu hektare. Tapi realitanya dengan adanya pembangunan program sejuta hektare itu merusak semuanya," ucap dia.

Ia pun meyakini Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, belum mempunyai kajian bisnis mau pun lingkungan terkait rencana konversi lahan gambut yang akan dilakukan.

"Kami di provinsi Kalteng juga hingga saat ini kami belum dapat kajian. Jadi kalau memang itu terlaksana, Walhi akan melakukan gugatan tentunya, kembali melakukan gugatan khususnya terkait megarice project kedua ini," ucap dia.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mencegah ancaman krisis pangan yang terjadi akibat wabah virus corona.

"Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektare (ha). Sudah siap 300 ribu ha. Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu ha," papar Airlangga dalam video conference, Selasa (28/4). (yoa/bmw)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK