Polemik Bansos DKI: Tiga Menteri Jokowi Lawan Anies

dmi, CNN Indonesia | Jumat, 08/05/2020 14:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: CNNIndonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju serempak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran masalah bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat.


Kritik dari tiga menteri itu dilancarkan serentak pada Rabu (6/5). Mulanya, kritik datang dari Ani yang menyebut Pemprov DKI di bawah Anies melepas tanggung jawab bansos terhadap 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta kepada pemerintah pusat karena tak memiliki anggaran yang cukup.


"Jadi tadinya 1,1 juta adalah (tanggung jawab) DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," kata Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR.

Kemudian, masih pada hari yang sama, Juliari menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI.


Selain Ani dan Juliari, Muhadjir juga menyoroti penyaluran bansos terkait sinkronisasi data penerima antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir dalam sebuah webinar, Rabu (6/5).

Mendapat serangan dari tiga menteri Jokowi, Anies kemudian menjelaskan duduk persoalan bansos. Ia bahkan mengklaim telah menyalurkan bansos kepada warga DKI sejak 9 April.

Menurut Anies, penyaluran bansos telah dilaksanakan sejak 9 April atau sehari sebelum pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimulai di Jakarta. Sementara, kata dia, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April. Oleh karenanya, Anies menilai pihaknya sudah bergerak lebih cepat dibanding pemerintah pusat.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan," ujar Anies lewat siaran pers, Kamis (7/5).

Dalam siaran pers itu dijelaskan, pada ratas bersama Presiden Joko Widodo 30 Maret 2020, Pemprov dan pemerintah pusat membahas angka penerima bantuan sosial. Dari situ disepakati bahwa 1,1 juta warga akan mendapat bansos dari Pemprov DKI, sementara 2,6 juta sebagai penerima tambahan akan ditanggung pemerintah pusat.


Kemudian, pada 2 April 2020, Kemensos dan Pemprov DKI menyepakati bahwa satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa/individu, melainkan satuan kepala keluarga (KK).

Di hari yang sama, saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara telekonferensi, Anies menyebut, Kementerian Sosial telah menyiapkan dana bansos sebesar Rp4,57 triliun untuk warga rentan miskin di Jakarta. Setiap orang atau keluarga rentan miskin itu akan menerima Rp880 ribu.

Berikutnya, pada 7 April 2020, Pemprov DKI menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos.

Dua hari berselang, atau 9 April 2020, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anies melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada 10 April yang akan didahului oleh distribusi bansos. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Mensosi Juliari dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Kemudian, dari tanggal 9 hingga 25 April Pemprov DKI Jakarta mulai mendistribusikan bansos tahap pertama. Pemprov DKI menargetkan 1.194.633 KK di DKI Jakarta akan mendapatkan bansos.


Pada kenyataannya, berdasarkan rekap pendistribusian bansos yang diakses di laman resmi pemantauan corona DKI Jakarta, bansos hanya diterima oleh 1.049.317 KK.

Artinya, persentase penerima bantuan sosial DKI hanya 87,8 persen. Angka ini berbeda dengan klaim Anies yang menyebut bahwa bansos telah diterima 98,4 persen dari target awal.

"Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai pada orang yang tidak berhak. Ini menjadi koreksi kita depan," ujar Anies beberapa waktu lalu. (nva)

[Gambas:Video CNN]