Pengamat Terima Bansos, Pemerintah Disebut Gunakan Data Lama

CNN Indonesia
Minggu, 10 Mei 2020 11:37 WIB
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (2/5/2020). Kementerian Sosial akan menyalurkan 1,8 juta paket bantuan Khusus Presiden ke masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (2/5/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengangkat ke permukaan kendala salah sasaran pengiriman bantuan sosial (bansos) buat warga miskin semasa penanganan virus corona (Covid-19). Dia mengatakan masalah bansos itu disebabkan pemerintah di wilayahnya menggunakan data lama.

Agus melalui aku media sosialnya mengatakan belum masuk daftar warga miskin namun dia menerima bansos beras 5 kg. Saat ini beras tersebut sudah ia serahkan kepada posko penanganan bantuan di RW tempat tinggalnya.

"Posko yang bikin saya, masa saya dapat, jadi saya kembalikan. Silakan posko bagikan ke yang belum dapat," kata Agus kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu (10/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sembari menyerahkan beras, Agus juga mencari informasi ke Ketua RW bagaimana ia bisa mendapat bansos. Ternyata, kata dia, pemerintah menggunakan data penduduk 2015 untuk membagikan bansos di wilayah tempat tinggalnya.

Pada 2015 dia menyebut hanya ada 97 kartu keluarga (KK) yang masih dalam data orang miskin di wilayah tempat tinggalnya. Sementara saat ini data orang miskin sudah mencapai 735 KK.

Hari ini, ujar Agus, pihak RW telah menerima tiga macam bansos, yaitu dari Pemprov DKI sebanyak 135 paket, dari presiden sebanyak 122 paket, dan bansos berupa beras dari presiden sebanyak 93 karung (setiap karung 25 kg).

"Berhubung data yang digunakan adalah data lama maka jumlah bantuan tidak mencukupi. Untuk itu RW membagi rata semua jatah bansos ke seluruh warga RW kami," tulis Agus.


Menurut Agus pengalaman ini ironi sebab dia yang tidak tercantum sebagai warga miskin namun mendapat bansos. Kata dia, nama tetangganya yang tergolong 'sangat mampu' juga masuk di daftar penerima bansos, namun saat pembagian malah tidak dapat.

Agus mengatakan kejadian ini menunjukkan negara belum mempunyai kementerian atau lembaga integrator data bansos yang mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pembaruan data secara real time.

[Gambas:Video CNN]

(adp/fea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER