Daerah Kesulitan Terapkan Pelonggaran Transportasi

Palembang, CNN Indonesia -- Pelonggaran moda transportasi yang dilakukan pemerintah pusat membuat daerah kesulitan dengan penerapan pembatasan fisik.

Selain itu, upaya tes polymerase chain reaction (PCR) di posko perbatasan pun dinilai tidak akan efektif untuk mendeteksi risiko virus corona (Covid-19).

Lihat juga: Pemerintah Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan Yusri mengatakan merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, para petugas di lapangan telah diberikan petunjuk teknis bagi para individu yang diperbolehkan melewati perbatasan. Namun, dalam petunjuk yang diedarkan pemerintah pusat kepada daerah, adanya permintaan tes (PCR) terhadap orang yang diperbolehkan untuk melintas dinilai membingungkan.

Pasalnya, tes PCR kepada seseorang yang tidak diisolasi dan tetap bepergian dinilai akan tetap percuma.

"Yang kita masih bingung pusat kepada daerah minta kalau bepergian harus dilakukan PCR. Ini sulit diterjemahkan, kita bingung menerapkannya. Karena PCR tidak bisa instan keluar hasilnya. Jadi kalau tes sekarang, hasilnya keluar baru beberapa hari, orangnya sudah kemana tidak diisolasi. Kami juga pusing," kata Yusri, Palembang, Senin (11/5).

Di satu sisi, dia menegaskan penjagaan aparat keamanan bersama gugus tugas di posko perbatasan larangan mudik tidak mengendor lantaran adanya pelonggaran moda transportasi tersebut.

"Penjagaan dan pemeriksaan semua orang yang hendak melintasi perbatasan atas pelonggaran transportasi kita masih tetap ketat seperti biasanya. Ada persyaratan yang memang diberikan kepada transportasi dan [masyarakat] yang diperbolehkan mudik," ujar Yusri.

Sementara Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Komisaris Besar Juni mengatakan sejak penerapan pelonggaran moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan tidak ada peningkatan yang berarti dalam jumlah transportasi publik yang melintas.

Sejak penerapan pelarangan mudik hampir dua pekan lalu, hingga kini masih banyak masyarakat yang mencoba keluar-masuk kawasan Sumsel.

"Sampai sekarang juga masih ada yang berusaha untuk keluar daerah, melaksanakan mudik. Sejak awal kita jaga di perbatasan, sudah lebih dari 600 kendaraan yang kita suruh kembali putar balik untuk tidak keluar atau masuk ke wilayah Sumsel," kata dia.

Lihat juga: Menag Lempar Wacana Pelonggaran Rumah Ibadah Selama PSBB

Juni mengatakan terdapat 56 pos yang didirikan di seluruh perbatasan wilayah antardaerah, dan antara Sumsel dengan provinsi tetangganya seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, serta Bangka Belitung. Pihaknya pun mewaspadai para pemudik yang memanfaatkan jalur tikus untuk tetap bisa melakukan perjalanan.

"Jalur tikus ini kan tidak dari awal hingga sampai mudik jalur tikus semua, pasti ada lewat jalan besar juga. Nanti di pangkal jalan tikus yang hendak ke luar jalan besarnya akan kena sekat juga. Kita suruh kembali putar balik," kata Juni.

Beberapa kategori yang diperbolehkan melintas yakni hanya karena alasan darurat pekerjaan kemanusiaan, tugas sosial, dan tugas kedinasan. Pun kendaraan angkutan barang kebutuhan serta angkutan BBM yang masih diperbolehkan melintas.

"Mereka yang dikecualikan boleh melintas ini juga harus membawa surat tugas dari dinas yang menugaskannya. Serta wajib membawa surat sehat dan keterangan bebas dari Covid-19 ," kata dia. (idz/kid)