Marak Napi Asimilasi 'Kambuh', DPR Minta Kumham Berbenah

CNN Indonesia | Senin, 11/05/2020 23:59 WIB
Warga binaan membawa surat kelengkapan pembebasan di Rutan Klas IIB Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Rutan tersebut membebaskan 45 warga binaan dengan status asimilasi yang pembebasan bersyaratnya sudah jatuh tempo dua pertiga masa pidana dengan tujuan untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/aww. Warga binaan membawa surat kelengkapan pembebasan di Rutan Klas IIB Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 2 April 2020. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenahi sistem pemberian asimilasi saat pandemi virus corona (Covid-19) usai sejumlah narapidana mengulangi perbuatan kriminal setelah bebas.

Herman menyampaikan Kemenkumham harus memastikan napi yang mendapat asimilasi tidak akan kembali bertindak kriminal saat sudah dikeluarkan dari lapas.

"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," kata Herman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham, Senin (11/5).


Meskipun demikian, Herman mendukung kebijakan asimilasi di tengah pandemi corona. Sebab menurutnya jumlah narapidana telah melebihi kapasitas lapas yang ada.

Menurut Politikus PDIP itu, fenomena kelebihan kapasitas lapas terjadi karena kesalahan penindakan hukum. Itu, kata dia, jadi pekerjaan rumah berat bagi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang baru, Reynhars Silitonga.

"Sebanyak apapun lapas dan rutan yang kita miliki, tetap saja ujung-ujungnya akan mengalami overcrowding bila permasalahan di hulu yang berupa masuknya tahanan dan narapidan yang setengahnya merupakan kasus narkotika," kata Herman.

Dalam rapat itu, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga mengatakan sudah ada 39.273 orang yang menjalani asimilasi per Minggu (10/5). Dari jumlah itu, ada 95 orang yang melanggar syarat asimilasi.

"Sekarang yang melakukan pelanggaran ada yang berada di kepolisian dan juga sebagian sudah dimasukan ke lapas kembali di dalam strap sel," kata Reynhard.

Warga binaan mendapatkan surat pembebasan di Lapas Klas IIB Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (2/4/2020). Sebanyak 120 warga binaan lapas setempat mendapatkan asimilasi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/foc.Warga binaan mendapatkan surat pembebasan di Lapas Klas IIB Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 2 April 2020. (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Satu Napi Positif Corona

Dalam rapat tersebut, Reinhard Silitonga mengklaim program pembebasan atau asimilasi narapidana saat pandemi virus corona (Covid-19) berhasil menekan potensi penularan.

Reinhard mengakui ada satu orang napi LP Bojonegoro yang positif corona. Namun ia menyebut warga binaan itu bukan tertular saat di dalam lapas, melainkan di rumah sakit saat dirujuk karena keluhan penyakit jantung.

"Satu orang di-swab, satu bulan lalu dirujuk ke rumah sakit dan baru 3 Mei ada konfirmasi positif. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya pengurangan jumlah penghuni. Sehingga menjadi sedikit longgar dan dapat social distancing," ujar Reinhard.

Kemenkumham juga mencatat satu orang napi berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) di Rutan Pondok Bambu, satu orang orang dalam pemantauan (ODP) di LP Cibinong.

Ada pula 31 orang berstatus orang tanpa gejala (OTG). Mereka tersebar di LP Bojonegoro, LKPN Pekanbaru, Rutan Pondok Bambu, LP Sukabumi, LP Banjar, LP Tasikmalaya, dan LP Pontianak.

Reinhard menjelaskan pihaknya mengintensifkan pencegahan corona di lapas. Selain melakukan asimilasi, Kemenkumham juga memperbaiki kualitas kesehatan di tahanan.

"Dengan penyediaan tempat cuci tangan, bilik sterilisasi dan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan secara rutin pada rumah kantor, blok tahanan, dam area publik lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkumham mengambil kebijakan asimilasi narapidana guna mengurangi kapasitas lapas. Langkah itu diambil menyusul pandemi virus corona. Sebanyak 39.273 orang mengikuti program asimilasi. (dhf/kid)

[Gambas:Video CNN]