Wagub DKI: Banyak Warga Mampu Ambil Bansos Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan duduk perkara persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, masih banyak masalah yang membuat data penerima bansos di Ibu Kota tidak valid.

Riza mengatakan salah satu masalah yang muncul terkait data penerima bansos ini karena warga tak jujur. Pihaknya menemukan banyak warga yang sebetulnya sudah pindah tempat tinggal dan berkecukupan, tapi masih menerima bansos.

Lihat juga: Wagub DKI Ajak Wamendes Duduk Bareng Bahas Data Bansos

"Karena rupanya warga yang sudah pindah ke Bekasi, Depok, dan lain-lain ngambil bansos. (Mereka) balik lagi ke rumah asalnya, ke kontrakan lamanya. Dan ada warga yang dulu kurang, sekarang berkecukupan (dan tetap) menerima (bansos)," kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/5).

Riza menjelaskan data milik Pemerintah Provinsi DKI menggunakan nama dan alamat kepala keluarga, sehingga banyak ditemukan daftar penerima bansos yang ditujukan kepada kepala keluarga yang mapan.

"Padahal di situ (warga) cuma pakai alamatnya, (dia) bisa sopirnya, pembantunya, tapi yang ditulis di situ nama kepala keluarga," ujarnya.

Atas dasar itu, Riza menyadari pada penyaluran bansos tahap pertama sempat terjadi kekacauan. Salah satunya yakni anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak masuk dalam daftar penerima bansos.

Lihat juga: PSBB Kota Palembang dan Prabumulih Diterapkan 27 Mei

Oleh karenanya, menurut politikus Partai Gerindra itu, butuh kesadaran dari semua pihak, termasuk warga agar penyaluran bansos ini berjalan dengan baik.

"Yang merasa sudah tidak berhak, ya tidak usah mengambil. Yang merasa berhak tinggal sampaikan apa adanya, nanti kami akan kompilasi, harmonisasi dan sinkronkan datanya," tuturnya.

Penerima Bansos Bertambah

Riza menambahkan, untuk bansos tahap dua, data penerima akan bertambah hingga sekitar 2,15 juta kepala keluarga. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebelumnya, pada penyaluran bansos tahap pertama DKI hanya menyalurkan kepada sekitar 1,2 juta kepala keluarga yang membutuhkan.

"Dari data itu kita sudah koordinasi dengan Kemensos. Kami juga sudah rapat dengan Kemensos dan Kemenko PMK," kata Riza.

Lihat juga: Update Corona Tak Optimal, Gugus Tugas Minta Lab Lapor Data

Rapat dengan Kemensos dan Kemenko PMK itu, kata dia, salah satunya menyepakati alur pembagian bansos. Berdasarkan hasil rapat, pembagian bansos yakni, sebanyak 1,3 juta warga ditanggung pemerintah pusat, dan sisanya sekitar 853 ribu warga ditanggung Pemprov DKI.

Menurut Riza, penyaluran bansos tahap dua akan dimulai pada 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriah.

"Kami juga sudah bagi wilayah (penyaluran bansos)," ujarnya.

Sebelumnya tiga menteri Kabinet Indonesia Maju mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran masalah pembagian bansos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan DKI tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat.

Lihat juga: Wakil Menteri Desa: Data Bansos di DKI Paling Ngawur

Terbaru, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi ikut mengkritik pembagian bansos di DKI. Ketua umum Relawan Pro Jokowi itu menyebut data penerima bansos DKI Jakarta paling kacau dan ngawur.

Menurutnya, selama ini persoalan data penerima bansos yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan. Sejak 2011 lalu data-data tersebut belum pernah diperbaiki. (dmi/fra)