Bela Anies, Wakil Ketua DPRD Minta Wamendes Tak Asal Ngomong

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapat kritik dari Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi soal data penerima bantuan sosial (bansos) ngawur.

Menurutnya pihak yang tak jelas justru Budi Arie karena berbicara tanpa fakta dan tendensius. Pernyataan ketua umum Relawan Pro Jokowi itu juga disebut bernuansa politis dan hanya untuk mendiskreditkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga: Waketum Gerindra soal BPJS Naik: Rakyat Makin Sebal Jokowi

"Sebagai pejabat publik, apalagi levelnya wakil menteri, Budi Arie Setiadi tidak boleh asal ngomong," kata Taufik dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/5).

Taufik yang juga politikus Partai Gerindra mengaku siap berdebat dengan Budi Arie ihwal data penerima bansos DKI. Ia menegaskan data Pemprov DKI Jakarta sudah terverifikasi, yakni sebanyak 1,2 juta kepala keluarga (KK).

Ia pun meminta kepada pejabat di level pemerintah pusat tidak membuat gaduh suasana yang dapat mengganggu upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.

"Pemerintah pusat sendiri secara institusional sudah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial kepada warga Jakarta," ujarnya.

Lihat juga: Pasien Corona Kabur ke Dukun, Bupati Bogor Akui Sudah Isolasi

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria telah menyampaikan data terbaru penerima bansos.

"Kemarin pak Wagub memberi tahu perbaikan data sedang proses transfer ke Kemensos," kata Muhadjir saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (13/5).

Ia berharap perbaikan data penerima bansos ini membuat bantuan presiden dari pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Muhadjir membantah data penerima bansos yang bermasalah hanya di DKI Jakarta. Hanya saja, kata Muhadjir, selalu ada penyesuaian data penerima saat awal pembagian bansos.

"Tidak juga (DKI data paling buruk). Hanya biasanya selalu ada data yang perlu disinkronkan pada saat awal pembagian bansos. (Daerah lain) hingga saat ini belum ada laporan tentang data bermasalah," ujarnya.

Lihat juga: Pelanggar PSBB Jakarta Dijatuhi Sanksi Pungut Sampah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tidak akan mendahului Kementerian Sosial dalam mengumumkan data penerima bantuan sosial tahap kedua.

Anies sempat disindir oleh Menteri Sosial Juliari Batubara soal data penerima bansos di Jakarta selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Nanti diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak," kata Anies, Selasa (12/5).

Masalah data penerima bansos DKI turut dikritik Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi. Ketua umum Relawan Pro Jokowi itu menyebut data penerima bansos DKI Jakarta paling kacau dan ngawur.

Menurutnya, selama ini persoalan data penerima bansos yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan. Sejak 2011 lalu data-data tersebut belum pernah diperbaiki. (dmi/tst/fra)