Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Dasuki mengatakan hampir 5.000 kepala keluarga (KK) di wilayahnya terancam tak menerima bantuan sosial (bansos) terdampak pandami virus corona (
Covid-19). Ia pun meminta solusi dari pemerintah terkait masalah tersebut.
Dasuki mengaku pihaknya telah mendata sekitar 4.900 KK terdampak Covid-19. Keberadaan warga yang tak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini dikumpulkan pada April lalu dari laporan RT dan RW.
Menurutnya, mereka yang masuk dalam golongan 'orang miskin baru' ini memilik KTP domisili Cilebut Barat dan juga pendatang. Sementara pembagian bansos pada April lalu menggunakan data DTKS yang belum berubah sejak 2014 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi begitu turun yang dipakai bukan data (RT dan RW) itu, ini yang bikin berantakan Kades," kata Dasuki saat dijumpai di Kantor Desa Cilebut Barat, Kamis (14/5).
Dasuki menyebut sekitar 1.263 KK telah mendapat bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sembako Presiden, Bupati, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, penerima bansos tersebut masih menggunakan data lama, termasuk DTKS.
Ia mengatakan warga yang terdata pada DTKS belum tentu masih miskin. Menurutnya, sebagian besar tingkat perekonomian mereka sudah lebih baik dan tergolong mampu.
"Misalnya ada orang dapat Rp600 ribu sementara lainnya ada yang tidak dapat sepeser pun, ini kan yang jadi kesenjangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Dasuki mengatakan penyaluran bansos di Cilebut Barat masih kondusif sampai saat ini. Namun, ia khawatir karena banyak warga yang terancam tak menerima bansos terjadi masalah dalam pembagian bansos selanjutnya.
"Sampai saat ini masih ter-
cover oleh kita, masih belum mencuat seperti desa-desa lain, tapi ini untuk sementara dalam keadaan kondusif. Tapi ke depan saya belum tahu, makanya ini masih deg-degan," katanya lagi.
Menurutnya, masalah bansos corona bukan tidak sampai ke warga, tetapi jumlah bantuan yang kurang banyak. Ia mengaku akan menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran dana desa untuk sekitar 4.900 KK yang belum dapat bansos.
"Kami berharap pemerintah bisa kasih solusi," kata Dasuki.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengakatan pihaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp383 miliar dalam menangani kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor. Rinciannya, untuk penanganan medis Rp191 miliar, jaring pengaman sosial Rp188 miliar, dan dampak ekonomi adalah Rp4 miliar.
(fea/fra)
[Gambas:Video CNN]