PKS: Bagaimana Rakyat Displin Jika Pemerintah Membingungkan
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mei 2020 14:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta mengkritik rencana pemerintah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menjalankan the new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Ia meminta pemerintah berhenti mengeluarkan pernyataan atau wacana yang malah mengundang olok-olok masyarakat di media sosial. Dia juga meminta pemerintah berhenti menyalahkan masyarakat jika pelonggaran PSBB dianggap sebagai tanda menyerah dalam penanganan pandemi virus corona.
"Pernyataan yang beliau (Jokowi) sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).
Sukamta menyatakan narasi-narasi kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona selama ini kerap membingungkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru memahami narasi-narasi kebijakan pemerintah.
Kebijakan membingungkan dari pemerintah ini tentu berdampak tidak disiplinnya masyarakat selama PSBB.
"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan," ujarnya.
Ia berkata, pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5) yang menegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB merupakan salah satu contoh pernyataan yang seolah-olah menyalahkan pemahaman masyarakat terhadap narasi kebijakan pemerintah.
Dia menyebut pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berdasarkan hasil kajian mendalam, bersungguh-sungguh melaksanakannya, dan melakukan evaluasi secara berkala.
Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini justru karena pemerintah pusat selalu mengingkari setiap kebijakan yang telah dibuat dan telah diupayakan berjalan baik oleh pemerintah daerah.
"Ini akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran," tuturnya.
Lebih lanjut anggota Komisi I DPR RI ini menilai wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah soal relaksasi PSBB dan berdamai dengan virus corona tidak berdasarkan data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menduga pemerintah sedang kebingungan, karena kasus Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kabupaten atau kota di Indonesia yang membuat skema penanganan menjadi lebih rumit.
Berangkat dari itu, lanjut dia, sejumlah syarat harus dipenuhi pemerintah lebih dahulu sebelum menjalankan skenario the new normal.
Pertama, menurutnya, pemerintah harus memastikan kurva perkembangan Covid-19 landai secara stabil sebagai hasil bahwa tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan kesehatan secara maksimal.
Kedua, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan.
Terakhir, pemerintah mesti menyiapkan rumah sakit serta sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 ketika pelonggaran PSBB diterapkan.
Sukamta juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum.
"Pertanyaannya, apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan," katanya.
"Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," tutur Sukamta.
Diketahui, pemerintah bersiap menjalankan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Untuk itu, saat ini pemerintah mulai menyusun skenario pelonggaran PSBB sebelum menjalankan the new normal.
"Pak Presiden menekankan kita bersiap siaga menjalani era normal baru, kehidupan normal baru. Kita ada dalam situasi yang beda dari normal sebelumnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan online, Senin (18/5). (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
Ia meminta pemerintah berhenti mengeluarkan pernyataan atau wacana yang malah mengundang olok-olok masyarakat di media sosial. Dia juga meminta pemerintah berhenti menyalahkan masyarakat jika pelonggaran PSBB dianggap sebagai tanda menyerah dalam penanganan pandemi virus corona.
"Pernyataan yang beliau (Jokowi) sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan membingungkan dari pemerintah ini tentu berdampak tidak disiplinnya masyarakat selama PSBB.
"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan," ujarnya.
Dia menyebut pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berdasarkan hasil kajian mendalam, bersungguh-sungguh melaksanakannya, dan melakukan evaluasi secara berkala.
Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini justru karena pemerintah pusat selalu mengingkari setiap kebijakan yang telah dibuat dan telah diupayakan berjalan baik oleh pemerintah daerah.
"Ini akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran," tuturnya.
Lebih lanjut anggota Komisi I DPR RI ini menilai wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah soal relaksasi PSBB dan berdamai dengan virus corona tidak berdasarkan data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menduga pemerintah sedang kebingungan, karena kasus Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kabupaten atau kota di Indonesia yang membuat skema penanganan menjadi lebih rumit.
Berangkat dari itu, lanjut dia, sejumlah syarat harus dipenuhi pemerintah lebih dahulu sebelum menjalankan skenario the new normal.
Pertama, menurutnya, pemerintah harus memastikan kurva perkembangan Covid-19 landai secara stabil sebagai hasil bahwa tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan kesehatan secara maksimal.
Kedua, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan.
Terakhir, pemerintah mesti menyiapkan rumah sakit serta sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 ketika pelonggaran PSBB diterapkan.
Sukamta juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum.
"Pertanyaannya, apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan," katanya.
"Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," tutur Sukamta.
Diketahui, pemerintah bersiap menjalankan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Untuk itu, saat ini pemerintah mulai menyusun skenario pelonggaran PSBB sebelum menjalankan the new normal.
"Pak Presiden menekankan kita bersiap siaga menjalani era normal baru, kehidupan normal baru. Kita ada dalam situasi yang beda dari normal sebelumnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan online, Senin (18/5). (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK