MAKI Kirim Gugatan Baru UU Corona: Pemerintah Tak Bisa Lari

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman resmi mendaftarkan gugatan baru uji materi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Gugatan diajukan bersama dengan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA secara online, serta sudah teregister dengan Nomor TPPO: 130/PAN.OLINE/2020.

"Atas telah resminya Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-undang, maka pada hari ini juga kami langsung melakukan pendaftaran gugatan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," kata Boyamin kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Rabu (20/5).

Boyamin menuturkan materi pengujian masih terkait dengan Pasal 27 yang dinilai dapat membuat pejabat seperti manusia setengah dewa lantaran tidak bisa dituntut dan dipidana.

Ia berpendapat kekebalan hukum yang diperoleh pejabat melalui pasal tersebut mencederai rasa keadilan rakyat.

Lihat juga: Perppu Corona Sudah Jadi UU, Kelanjutan Gugatan di Tangan MK

"Gugatan Judicial Review ini diajukan adalah bentuk konsistensi kami untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU Penetapan Perppu," ujarnya.

Boyamin menjelaskan tujuan gugatan yang dilayangkan adalah guna memberikan rambu-rambu kepada pejabat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dengan baik, bersih, serta terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ia mengungkapkan gugatan baru tersebut terdiri dari 58 halaman.

Lihat juga: PPP: Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum Usai 2024

"Semoga MK secara cepat segera menyidangkan. Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan Perppu sehingga Pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Demikian disampaikan Ani, sapaan akrabnya, saat memberikan keterangan mewakili pihak termohon Presiden Joko Widodo dalam persidangan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/5). Dengan begitu, gugatan yang diajukan sebelumnya oleh para pemohon telah kehilangan objek. (ain/ryn/ain)