Ulama soal Larangan Salat Id Berjemaah: Tak Bisa Generalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah ulama menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) hingga larangan Salat Id berjamaah. Hal ini disampaikan dalam dialog virtual dengan Kepala Staf Presiden Moledoko, Kamis (21/5).

Salah satunya ustaz Buchori Muslim yang menilai kebijakan salat Id di rumah telah sesuai kaidah syariah untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Sementara bagi masyarakat yang tinggal di zona hijau corona tetap dapat melaksanakan salat Id berjamaah di lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Tapi ini tidak bisa digeneralisasi di semua wilayah, terkecuali untuk area dengan zona merah," ujar Buchori dikutip dari keterangan tertulis yang diterima.

Sementara Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan Aa Gym mengatakan, kebijakan apapun akan menuntut kredibilitas pemerintah agar dipatuhi masyarakat. "Dengan demikian masyarakat akan menilai keseriusan pemerintah menangani Covid-19," katanya.

Lihat juga: Menag Minta Warga Lebaran di Rumah, Silaturahmi lewat Medsos

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Dakwah MUI Cholil Nafis yang menyatakan perlu kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu pemerintah pusat dan daerah juga dinilai perlu lebih bersinergi mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara ustaz Yusuf Mansyur meminta pemerintah lebih konsisten dan serius menangani pandemi Covid-19. Menurutnya perlu dilakukan doa bersama untuk menghadapi pandemi tersebut.

Serupa, Syaikh Ali Jaber juga menilai perlu melakukan istigosah atau doa bersama untuk menghadapi pandemi covid-19. Ali Jaber menuturkan, pemerintah perlu melibatkan para ulama lantaran sebagian besar masyarakat di Indonesia masih sangat menghormati tokoh agama.

"Perlu ada komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan ulama sehingga bisa bersinergi. Ulama memiliki kepercayaan pada pemerintah, bisa bersama-sama memberikan solusi dan cara terbaik," jelasnya.

Lihat juga: Wagub DKI Imbau Warga Tak Salat Idul Fitri di Lapangan

Sementara itu Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan, kasus Covid-19 saat ini cenderung masih meningkat meski di sejumlah wilayah mulai turun. Ia menyebut ada tiga strategi yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Untuk menghadapi pandemi ini, pemerintah memiliki tiga strategi besar," katanya.

Strategi pertama adalah kebijakan sektor kesehatan. Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menerapkan berbagai pendekatan, salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah menerapkan PSBB yang menjadi bagian dari UU 6 Tahun 2018 tentang karantina yaitu karantina rumah, rumah sakit, wilayah, dan PSBB," katanya.

Strategi selanjutnya adalah penyaluran bantuan sosial. Tujuannya agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memberikan berbagai jenis bansos mulai dari kartu sembako, prakerja, bantuan dana desa, hingga dana darurat dari Kementerian Sosial.

Sementara strategi ketiga adalah pemberian insentif dan stimulus lainnya. Mantan Panglima TNI ini menuturkan, stimulus ini diberikan agar masyarakat yang terdampak tetap bisa berusaha di tengah pandemi.

Lihat juga: Gubernur Kalbar Larang Salat Id Berjemaah, Wali Kota Izinkan

"Khususnya untuk UKM dan perusahaan besar disarankan tidak melakukan PHK," ucap Moeldoko.

Jumlah kasus positif corona pada 21 Mei diketahui melonjak hingga 20.162 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.838 dinyatakan sembuh dan 1.278 meninggal dunia.

Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya PSBB yang telah berjalan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara bansos juga telah disalurkan bagi warga berupa bantuan sembako dan bantuan tunai. (psp/osc)

[Gambas:Video CNN]