Wamendes Akan Polisikan Penyalahguna BLT dari Dana Desa

CNN Indonesia | Sabtu, 23/05/2020 05:31 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi akan menyerahkan sosok-sosok yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke Kepolisian.

Budi mengancam demikian karena mengaku kerap mendengar penyalahgunaan Dana Desa untuk BLT oleh sejumlah pejabat di daerah. 

"Semuanya akan kami data, kumpulkan, nanti kami buka, dan kalau terbukti langgar hukum akan kami serahkan ke aparat hukum. Kepolisian dan aparat hukum akan tangani," ungkap Budi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5). 


Budi mengungkapkan salah satu informasi modus yakni dengan mengurangi porsi BLT yang seharusnya diterima masyarakat. 

"Saya dapat informasi bahwa BLT Dana Desa yang seharusnya Rp600 ribu setiap keluarga per bulan ternyata hanya digelontorkan Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per keluarga. Ada juga yang dipotong Rp100 ribu sampai Rp150 ribu," katanya. 

Oleh karena itu, ia menyatakan proses audit akan digencarkan. Selain itu, Kemendes juga akan menggalang informasi dari masyarakat desa. 

Ia bilang masyarakat bisa melaporkan dugaan penyelewengan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Sebab, BLT dari Dana Desa memang sudah dianggarkan khusus bagi masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Budi menduga penyalahgunaan Dana Desa untuk BLT ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan korupsi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran kampanye oleh aparat pemerintah daerah. Kebetulan, rencananya Pemilhkan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan diselenggarakan pada tahun ini.

Kendati ada pandemi corona, namun keputusan penyelenggaran Pilkada belum diubah oleh pemerintah. Untuk itu, para kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri pun diperkirakan akan tetap berkampanye. 

"Ini kan mau Pilkada, saya duga karena itu jadi rawan BLT ini. Jadi ini harus dihilangkan dulu kepentingan politiknya. BLT itu kan hak masyarakat desa, jangan disalahgunakan, jangan ada morale hazard," tuturnya.

Inspeksi Mendadak

Terkait penggunaan dana desa, Budi mengaku sempat melakukan sidak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam sidak di Kecamatan Sukatani, ia mendapati kepala desa tidak menginformasikan anggaran BLT dari Dana Desa secara transparan kepada masyarakat. 

Hasil temuannya menunjukkan data penyaluran BLT hanya ada di rumah kepala desa, bukan di kantor desa atau tempat lain yang bisa dilihat oleh masyarakat secara transparan. 

"Loh, data kok di rumah Pak Kades? Data Dana Desa harus dipasang di kantor desa supaya masyarakat tahu. Ini untuk transparansi," ucapnya. 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri agar mempercepat penyaluran BLT dari Dana Desa agar membantu masyarakat di tengah pandemi corona. Targetnya BLT bisa diterima masyarakat sebelum hari H lebaran. 

Sementara data Kemendes mencatat penyaluran Dana Desa untuk BLT baru mencapai Rp2,28 triliun kepada 3.802.367 penerima di 37.012 desa di seluruh Indonesia. (uli/kid)

[Gambas:Video CNN]