IPDN Akui Gelar Makan Siang Lebaran dengan Protokol Kesehatan

CNN Indonesia | Rabu, 27/05/2020 08:57 WIB
Praja menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, saat tiba di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor untuk memberikan Kuliah Umum Kebhinekaan dan Demokrasi di Era Globalisasi, di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (18/1). Kapolri bersama Mendagri memberikan kuliah umum kepada civitas akademi dan praja IPDN sebagai pembekalan dalam rangka membangun Revolusi Mental Indonesia. ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra/pd/17 Foto ilustrasi. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengakui menggelar kegiatan bersama saat hari raya Idulfitri 1441 H pada hari Minggu (24/5) lalu. Kegiatan tersebut adalah makan siang bersama namun dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

Foto kegiatan praja IPDN tersebut beredar di media sosial dan dikritik karena dilakukan di tengah pandemi covid-19 di mana pemerintah mengimbau agar tak digelar acara massal.

Kepala Biro Adminiatrasi, Kerja Sama dan Hukum IPDN Baharuddin Pabba mengatakan acara tersebut diikuti oleh 3.747 praja bersama jajaran pimpinan IPDN. Acara digelar usai salat Idulfitri.


Salat Idulfitri berjamaah digelar terpisah pada pagi hari pukul 06.30 WIB di 38 wisma/barak yang ada di kampus IPDN. 

"Setelah pelaksanaan shalat ied (Idulfitri), pada jam makan siang praja yang dilaksanakan pada pukul 13.00-15.00 WIB dilaksanakan makan siang bersama jajaran pimpinan IPDN di Menza [tempat makan praja di Kampus IPDN] yang diikuti 3.747 orang praja," kata Baharuddin dalam keterangan resminya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/5).

Acara makan siang bersama itu tetap mengacu kepada protokol kesehatan yakni menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. 

Baharuddin menjelaskan tujuan digelarnya acara tersebut hanya ingin memberikan apresiasi atas ketaatan, kepatuhan kepada praja IPDN dengan tidak mudik ke kampung halamannya masing-masing.

"Juga memberikan semangat belajar mengingat bulan depan sudah memasuki kalender ujian dan ini merupakan bentuk kepedulian pimpinan IPDN selaku orang tua praja di Kampus IPDN," kata dia.

Baharuddin menegaskan tak ada salam-salaman seperti dalam acara halal bihalal. Menurutnya tiap praja dan pejabat IPDN  tidak bersinggungan satu sama lain dalam acara tersebut.

Santap siang juga tidak menggunakan alat makan karena menggunakan nasi kotak.

Pada acara tersebut, turut disampaikam ceramah idul fitri oleh seorang Dosen IPDN. Setelah itu dilanjutkan dengan makan siang dan ada penampilan kreativitas praja serta hiburan musik dari penyanyi. 

Rektor IPDN, Hadi Prabowo pada sambutannya dalam acara makan siang tersebut menyampaikan bahwa pimpinan IPDN terpanggil untuk memberikan nasihat, penyampaian hikmat idul fitri dan hiburan yang singkat kepada praja.

"Baik penampilan kreasi praja sendiri maupun adanya penyanyi dari luar dan waktunya pun sangat singkat," kata Hadi.

Sebelumnya, sempat viral di media sosial foto-foto praja IPDN seperti tengah menggelar halalbihalal di tengah pandemi Covid-19. 

Dari foto yang beredar, tampak sejumlah pria berbatik tengah duduk di meja bagian depan dengan latar belakang banyak praja IPDN. Dari foto lain yang beredar, terlihat juga sejumlah praja asyik berjoget bersama para penyanyi.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik kampus IPDN menggelar acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di IPDN, di tengah pademi corona.

Neta menilai acara tersebut telah melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia mengaku heran bagaimana mungkin, para calon birokrat bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah dan melanggar PSBB. 

"IPW sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri, yang membawahi IPDN. Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini," kata Neta dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Neta meminta Mendagri, Tito Karnavian untuk segera mencopot Rektor IPDN. Sebab, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN itu telah melanggar ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi jawa barat. 

"Yang sangat disayangkan lagi, IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan," kata Neta. (rzr/sur)

[Gambas:Video CNN]