Sumsel Belum Siap Masuk New Normal Corona

CNN Indonesia | Sabtu, 30/05/2020 20:22 WIB
Warga ikut rapid test sistem drive thru gratis di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 18 Mei 2020. Pemkot Bekasi menyediakan 50.000 alat rapid test dengan sistem drive thru secara gratis untuk masyarakat mulai 9 Mei hingga 31 Mei 2020. CNNIndonesia/Safir Makki Ilustrasi tenaga medis melakukan tes virus corona. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Palembang, CNN Indonesia -- Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan Yuwono menilai wilayahnya belum siap menerapkan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi virus corona.

Kata dia, ada beberapa yang membuat Sumsel belum siap, salah satunya penularan virus Covid-19 belum terkendali akibat tes laboratorium yang belum optimal.

Jumlah penambahan sampel saat ini dua kali lipat dari kapasitas laboratorium per hari.


Yuwono mengatakan, saat ini sebanyak 800-1.000 sampel masuk untuk dites di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang setiap hari. Sementara kapasitas tes di BBLK Palembang per hari hanya 500 sampel.


"Sampel 1.000 per harinya itu dari lima provinsi, tapi 80 persennya punya Sumsel. Sampai saat ini jumlah sampel yang sudah masuk sekitar 10 ribu. Bisa dibilang optimal kalau tes yang dilakukan antara 1.000-1.500 sampel per harinya. Secara umum Palembang dan Sumsel sekarang belum memenuhi syarat untuk new normal," ujar Yuwono, Sabtu (30/5).



Hal lain yang menyebabkan belum siap menyelenggarakan kenormalan baru yakni tingkat penularan yang belum terkendali.

Kata dia, salah satu kriteria yakni R nought atau tingkat penularan di bawah 1. Sementara saat ini R nought Sumsel masih 2-3.


"R nought di bawah 1 itu jadi kalau ada penambahan kasus, dia bisa menulari kepada satu orang. Tapi orang yang tertular ini tidak akan menulari lagi ke orang lain. Jadi penularan masih ada, tapi bisa dikendalikan baru bisa new normal. Jadi intinya untuk mencapai itu membutuhkan deteksi masif," kata Yuwono.


Saat ini Gugus Tugas Sumsel tengah mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas tes per hari.

RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang, RSUD Siti Fatimah Sumsel, RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, dan RS Pusri bersiap melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).

Dia memperkirakan pada pertengahan Juni setelah Sumsel sudah mampu melakukan tes 1.000-1.500 sampel per hari baru bisa dikatakan penularan terkendali.

Penyebab lain belum siap diterapkan kenormalan baru, ujar Yuwono, yakni sistem kesehatan yang mesti dievaluasi.
Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Secara umum proses tracing atau pelacakan yang dilakukan gugus tugas dilakukan dengan cepat, fasilitas bagi orang terkonfirmasi positif pun lebih baik meski belum merata.

Idealnya, ujar Yuwono, setiap daerah memiliki fasilitas karantina untuk para orang tanpa gejala (OTG).


Sejauh ini, OTG mendominasi dengan 761 orang atau 80 persen dari total 963 konfirmasi positif di Sumsel. Namun belum seluruh daerah memiliki fasilitas karantina seperti yang dilakukan gugus tugas di Wisma Atlet Jakabaring Palembang.


"Sebagian besar OTG positif ini isolasi di rumah, itu tidak efektif. Kalau di rumah siapa yang memastikan dia mengikuti standar protokol karantina. Makanya pemerintah mesti menyediakan fasilitas karantina untuk para OTG. Beberapa kabupaten/kota sudah ada, tapi masih ada yang belum. Rekomendasi saya bagusnya karantina, jangan isolasi di rumah," kata Yuwono. 


Menurut dia, dari total konfirmasi positif tersebut hanya dua persen yang mengalami gejala parah dan perlu dirawat secara intensif di rumah sakit.


Yuwono menyontohkan di RSMH Palembang, dari 60 orang yang dirawat di ruang isolasi, hanya lima orang yang membutuhkan perawatan intensif.


Hal terakhir yakni Palembang khususnya harus mewaspadai kasus impor. Pengetatan keluar-masuk warga ke wilayah harus dilakukan dengan baik, jangan sampai sektor transportasi mengacaukan pengendalian penularan virus corona untuk menerapkan kenormalan baru.


"Dishub dan instansi terkait harus memastikan ini, kalau enggak, gagal. Palembang bisa meniru Jakarta untuk menerapkan SIKM, itu bisa dicontoh. Apabila kriteria ini sudah dipenuhi, bisa langsung menerapkan new normal," ujar peraih gelar doktor mikrobiologi medis Universitas Padjajaran ini.


Sementara itu Wali Kota Palembang Harnojoyo berujar, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Palembang akan berakhir pada Selasa (2/6) mendatang.

Pihaknya akan mengevaluasi apakah bakal memperpanjang atau tidak. Setelah pelaksanaan PSBB selesai, Pemkot Palembang bersiap untuk menerapkan kenormalan baru.
Foto: CNN Indonesia/Fajrian


"Namun PSBB ini belum selesai, kita evaluasi dulu bagaimana tingkat kepatuhan warga dan hasil penerapannya. Semoga bisa menuju new normal," kata dia.


Apabila sudah menerapkan kenormalan baru, tidak akan ada lagi checkpoint yang disebar di seluruh kota.

Namun akan ada penebalan personel keamanan TNI/Polri dibantu Satpol PP di pusat kegiatan masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas secara normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sebanyak 1.725 petugas keamanan akan dikerahkan untuk mengawal penerapan new normal di Palembang.

Terdapat enam sektor yang akan difokuskan agar bisa menyelenggarakan kegiatan kenormalan baru, yakni pendidikan, tempat ibadah, industri dan perkantoran, fasilitas umum/tempat wisata, tempat sosial/restoran/rumah makan, serta transportasi.


"Nantinya petugas ini yang akan mengedukasi masyarakat tata cara kehidupan new normal. Jadi sudah tidak ada sanksi lagi, fokusnya di edukasi Kita menunggu petunjuk pemerintah pusat bagaimana mengaturnya, seperti SOP pendidikan, transportasi, tempat ibadah, dan lainnya," kata dia.


Terpisah, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal Irwan mengatakan, pihaknya bersama Polri, Satpol PP dan Gugus Tugas telah menggelar apel operasi pendisiplinan protokol kesehatan menjelang kenormalan baru yang telah diinstruksikan presiden.

Pihaknya secara rinci akan mengatur prosedur dan mekanisme berkegiatan masyarakat di tempat umum.



"Mekanisme masuk ke tempat belanja seperti apa, cuci tangan, pakai masker, itu akan diawasi oleh TNI Polri dan Gugus Tugas sehingga masyarakat tidak akan sembarangan," ujar Irwan.


Mulai 1 Juni mendatang, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan ini. Dengan peningkatan pendisiplinan, maka masyarakat bisa berkegiatan seperti biasanya namun dengan menerapkan protokol kesehatan.


"Ini bukan new normal, new normal masih tahap wacana dari presiden. Kita melaksanakan peningkatan disiplin masyarakat secara masif sehingga ketika new normal masyarakat sudah terbiasa," kata dia. (idz/dea)

[Gambas:Video CNN]