Ia mengklaim dalam kondisi saat ini kesehatan menjadi prioritas bagi pemerintah. Sebab, kata Mahfud, kesehatan menjadi indikator nomor satu dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu, kita sekarang tidak menekankan ketika bicara new normal itu, tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata-mata. Tapi, yang didahulukan itu bagaimana protokol kesehatannya menurut standar WHO," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Hal tersebut, ujarnya, merupakan bukti ekonomi bukan satu-satunya yang dipikirkan pemerintah dalam menangani penularan virus corona.
"Jadi misalnya di sekolah Bapak, di kampus Bapak itu akan boleh masuk. Itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker itu siapa, tempat cuci tangan itu ada di sudut-sudut mana saja, itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua," tutur Mahfud.
"Kalau di industri, ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal gini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat Pak semua standarnya," tambah dia.
Mahfud kembali mencoba meyakinkan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam menangani pandemi Covid-19. Hanya saja, tutur dia, masyarakat tidak mengetahui kinerja sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah.
"Apa pemerintah ini ugal-ugalan, setiap bikin kebijakan berubah-ubah. Memang setiap hari kita rapat situasinya berubah. Harus mengikuti perkembangan apa yang terjadi dari serangan Covid-19 yang memang tidak pernah diduga ini," kata dia.
"Ada penambahan kasus positif sehingga totalnya sebanyak 25.773 orang," kata Juru Bicara Khusus Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto
dalam jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta. (ryn/kid)