DMI Minta Pemerintah Buat Aturan soal Masjid Era New Normal

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) meminta pemerintah membuat aturan dan keterangan yang jelas soal pembukaan kembali rumah ibadah di era tatanan normal baru (new normal). Saat ini, masjid masih ditutup sementara untuk menghindari penularan virus corona (Covid-19).

Imam mengatakan, pemerintah harus menjelaskan dengan rinci agar penerapan new normal ini tak disalahpahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, jangan sampai masyarakat mengira bahwa semua masjid berhak menerapkan sistem new normal.

"Keterangan yang jelas, jangan sampai disalahpahami lagi di masyarakat. Penerapan new normal ini berlangsung khususnya di kawasan yang kemarin merah," kata Imam saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Minggu (31/5).

Pemerintah, kata dia, memang harus tegas berkaitan dengan batasan-batasan new normal untuk tempat ibadah ini. Misalnya, soal daerah mana yang berhak dan tidak berhak membuka tempat ibadah saat new normal diterapkan.

Lihat juga: New Normal, RK Tegaskan Tempat Ibadah Hanya Buka di Zona Biru

Jangan sampai, sambung dia, ada wilayah yang masih termasuk dalam zona merah justru membuka tempat ibadah. Sebaliknya, ada daerah yang sejak awal zona hijau dan tidak banyak aktivitas keluar masuk kota bagi warga atau pendatang malah menerapkan new normal di tempat ibadah mereka.

"New normal bukan di yang hijau kaya di pedesaan. Ini yang berlaku bahwa untuk daerah yang selama ini terkena penularan wabah dan masuk kelompok merah dan mengarah ke hijau. Tapi yang masih merah ya jangan," katanya.

Meski begitu, Imam mengaku wacana pembukaan kembali rumah ibadah ini tentu sangat disambut antusias oleh masyarakat. Apalagi kegiatan beribadah di rumah ibadah memang sudah lama tak dilakukan.

Terlebih, ia mengingatkan selama ini banyak umat dan pendudukan yang tidak puas dengan keputusan pemerintah. Sebab, selama tempat ibadah diutup, banyak tempat 'nongkrong' tetap dibuka.

"Selama ini, mereka (umat) juga menyaksikan ketimpangan. Pada waktu yang sama, tempat pasar dan bazzar dibuka luas tanpa ada protokol, pemerintah diam saja," kata dia. (tst/sfr)