Antrean KRL Mengular, Depok Minta DKI Rombak Sif Pekerja
CNN Indonesia
Selasa, 09 Jun 2020 15:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta pemerintah pusat dan DKI Jakarta menegaskan ke perkantoran untuk memberlakukan kerja sif guna menyiasati antrean komuter mengular di Stasiun KRL saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Menurutnya, jam kerja yang berlangsung sama telah membuat warga Bogor hingga Depok, yang ada di relasi Bogor-Jakarta, terpaksa berada dalam antrean untuk bekerja maupun pulang.
Seperti diketahui perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai dibuka pada 8 Juni 2020 seiring pemberlakuan PSBB Transisi sejak 5 Juni 2020.
"Kondisi [penumpukan] ini pun dapat terlihat dari panjangnya antrian penumpang di sejumlah stasiun kereta ketika jam sibuk (peak hour)," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).
Depok sendiri, bersama dengan Bekasi dan Bogor, telah menerapkan PSBB proporsional bersama-sama setelah disetujui Gubernur Jawa Barat.
Salah satu antrean yang disoroti Idris adalah di Stasiun Citayam, Cipayung, Kota Depok pada awal pekan ini. Antrean mengular penumpang yang ingin masuk ke stasiun, kata dia, terjadi hingga pukul 09.30 WIB.
Itu terjadi karena kebijakan untuk membatasi orang di dalam peron saat menunggu kereta, dan pembatasan jumlah penumpang yang boleh naik kereta.
Merespons hal itu, Idris mengaku pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat dan DKI Jakarta agar jam kerja untuk pegawai swasta maupun negeri dibuat secara bergantian.
Selain itu, Idris juga mengusulkan agar perkantoran atau perusahaan mestinya bisa menyediakan layanan antarjemput bagi karyawannya.
Idris mengungkapkan, sistem tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi penumpukan penumpang di transportasi umum saat jam-jam sibuk, seperti di commuter line.
"Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang pada jam-jam sibuk," ujarnya.
Lebih lanjut, Idris juga mengimbau warga, terutama lanjut usia untuk menunda perjalanan dengan menggunakan transportasi umum KRL. Demikian pula untuk warga yang hendak bepergian dengan membawa balita.
Untuk diketahui, seiring pemberlakuan PSBB Transisi, Pemprov DKI mengatur perkantoran hingga tempat usaha yang sudah diperbolehkan beroperasi untuk menuerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Ketentuan itu dituangkan dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 yani batasan kapasitas paling banyak 50 persen, pengaturan hari dan jam kerja, serta adaptasi baru sistem kerja.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak segan akan menutup perkantoran yang saat beroperasi melebihi 50 persen dari kapasitas.
Ia menyatakan akan memberikan teguran terlebih dahulu jika ditemukan pelanggaran. Nantinya, jika dua kali teguran tak dihiraukan, maka akan dilakukan penutupan. (thr/kid)
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, jam kerja yang berlangsung sama telah membuat warga Bogor hingga Depok, yang ada di relasi Bogor-Jakarta, terpaksa berada dalam antrean untuk bekerja maupun pulang.
Seperti diketahui perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai dibuka pada 8 Juni 2020 seiring pemberlakuan PSBB Transisi sejak 5 Juni 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Depok sendiri, bersama dengan Bekasi dan Bogor, telah menerapkan PSBB proporsional bersama-sama setelah disetujui Gubernur Jawa Barat.
Itu terjadi karena kebijakan untuk membatasi orang di dalam peron saat menunggu kereta, dan pembatasan jumlah penumpang yang boleh naik kereta.
Merespons hal itu, Idris mengaku pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat dan DKI Jakarta agar jam kerja untuk pegawai swasta maupun negeri dibuat secara bergantian.
Selain itu, Idris juga mengusulkan agar perkantoran atau perusahaan mestinya bisa menyediakan layanan antarjemput bagi karyawannya.
Idris mengungkapkan, sistem tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi penumpukan penumpang di transportasi umum saat jam-jam sibuk, seperti di commuter line.
"Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang pada jam-jam sibuk," ujarnya.
 |
Untuk diketahui, seiring pemberlakuan PSBB Transisi, Pemprov DKI mengatur perkantoran hingga tempat usaha yang sudah diperbolehkan beroperasi untuk menuerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Ketentuan itu dituangkan dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 yani batasan kapasitas paling banyak 50 persen, pengaturan hari dan jam kerja, serta adaptasi baru sistem kerja.
Ia menyatakan akan memberikan teguran terlebih dahulu jika ditemukan pelanggaran. Nantinya, jika dua kali teguran tak dihiraukan, maka akan dilakukan penutupan. (thr/kid)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK