Ragam Masalah PPDB 2020: Gaptek Hingga Aturan Diskriminatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pihak memperkirakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 bakal diwarnai berbagai kendala, dari kegagapan terhadap teknologi alias gaptek hingga aturan usia.

Sejumlah daerah mulai menggelar PPDB, misalnya Jawa Barat sejak Senin (8/6) dan DKI Jakarta yang membuka pra-pendaftaran PPDB pada Kamis (11/5). Prakteknya pun diwarnai dengan sejumlah masalah.

Di Jawa Barat, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandung Iwan Hermawan mengaku menerima puluhan orang tua datang ke sekolahnya di tiga hari awal PPDB.

Lihat juga: KPAI Terima Pengaduan PPDB Daring, Masalah Teknis Mendominasi

Mereka datang karena tak mengerti cara daftar PPDB secara daring. Ada juga orang tua yang panik karena pada hari pertama PPDB 2020 situs sempat terkendala.

"Berarti ini informasi [soal PPDB daring] tidak sempurna ke orang tua peserta didik baru," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (10/6).

Setidaknya, 50 orang tua datang per hari ke SMA Negeri 9 Bandung. Mereka tak datang bergerombol. Tapi untuk mengantisipasi kemungkinan ada orang tua yang terpapar Covid-19, Iwan menyiapkan alat pelindung diri di unit kesehatan sekolah (UKS).

Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani

Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Jawa Barat Edy Purwanto mengatakan pihaknya mengizinkan sekolah membantu pendaftar PPDB jika terdapat kesulitan. Jadi pendaftaran PPDB bisa dilakukan di sekolah.

"Utamanya yang kesulitan akses internet dan kesulitan dalam memasukan input dokumen persyaratan PPDB sesuai jalur yang dipilih," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Di DKI Jakarta, PPDB 2020 diwarnai protes Forum Orang Tua Murid SMP ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Salah satu yang mereka kritisi terkait ketentuan usia pada PPDB 2020.

Lihat juga: Forum Orang Tua Murid Protes ke Wagub DKI soal PPDB

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

Surat tersebut menyatakan proses seleksi bakal dilakukan melalui jalur zonasi dan afirmasi. Jika peserta pada kedua jalur melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua hingga termuda.

"Jadi diskriminatif, tidak adil, dan tidak mendorong objektivitas serta mengapresiasi prestasi yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa yang rajin," kata Saguh, salah satu perwakilan forum orang tua itu, Kamis (11/6).

Sekolah diwajibkan menerapkan protokol Covid-19 saat PPDB. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mengakui menerima 15 laporan terkait kendala teknis ketika hendak mendaftar PPDB secara daring di semua jenjang pendidikan.

Rinciannya, 5 laporan dari jenjang TK yang mendaftar ke SD, 2 laporan dari SD ke SMP, dan 8 laporan dari SMP ke SMA. Kebanyakan mengaku kesulitan login situs pendaftaran.

"Pengaduan didominasi masalah teknis yaitu mencapai 10 kasus atau 66,66 persen, dan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus atau 33,33 persen. Itu semua dari Pengaduan PPDB yang diterima KPAI mulai 27 Mei sampai dengan 10 Juni 2020 sebanyak 15 pengaduan," tutur Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam diskusi daring, Kamis (11/6).

Lihat juga: Kemendikbud Serahkan Penerimaan Siswa Baru ke Daerah

Hal-hal di atas sebenarnya sudah diprediksi bakal terjadi sebelumnya. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga bakal ada antrean orang tua datang ke sekolah meskipun PPDB sudah dilakukan via internet atau daring di beberapa daerah.

(fey/arh)