Ade Darmawan Mundur dari Kader PDI Perjuangan

CNN Indonesia | Kamis, 30/07/2020 02:25 WIB
ABK yang Lompat dari Kapal Cina. Ade Darmawan menyatakan mundur dari kader PDI Perjuangan. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)
Medan, CNN Indonesia --

Ade Darmawan menyatakan mundur dari kader PDI Perjuangan sekaligus menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan bidang ideologi dan kaderisasi.

Ade menyatakan alasannya mundur dari keanggotaan partai karena kebijakan PDIP disebutnya sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya.

"Hari ini saya menyatakan mundur dari PDIP, bukan hanya sebagai pengurus tapi juga sebagai anggota. Pengunduran diri ini saya ajukan, kemungkinan besar pasti diterima. Ini staf saya akan menyampaikan KTA (kartu tanda anggota) saya kepada DPC PDI Perjuangan," ujar Ade, Rabu (29/7).


Ia mengatakan keputusan untuk mundur dari partai berlambang banteng tersebut juga atas saran dari sejumlah ustaz Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia), organisasi sayap Islam PDI Perjuangan.

Sejumlah ustaz Bamusi yang mendampingi Ade menyarankan untuk mundur dari PDI Perjuangan karena ada perbedaan prinsip. Saran tersebut menurutnya diberikan setelah para ustaz melakukan salat istikharah untuk meminta petunjuk.

"Selama beberapa hari ini, ustaz-ustaz salat istikharah dan meminta saya untuk mundur karene tidak sesuai dengan hati nurani kami. Teman-teman di Baitul Muslimin silahkan melanjutkan perjuangan di PDIP. Tapi ustaz-ustaz yang selama ini dekat dengan saya, mereka mengikuti saya dan pengajian saya mungkin ikut dengan saya," ujar Ade yang juga menjabat sebagai ketua Bamusi Sumatera Utara.

Ade sebelumnya sempat mengecam pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat yang menyerang Akhyar Nasution tidak diusung partai untuk maju dalam Pilkada Kota Medan karena terlibat kasus hukum.

Ia mengaku selama ini sedih mengetahui tidak ada pembelaan atas serangan yang ditujukan kepada Akhyar. Menurutnya serangan atas tindakan pembingkaian (framming) kasus hukum Akhyar tidak dapat diterima karena tidak benar.

"Akhyar itu bukan Pengguna Anggaran (PA) dan bukan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jadi kita harap Mas Djarot kalau ngasih statement lihat data lengkap," ujarnya.

Tak hanya itu, Ade juga menyesalkan tudingan Djarot yang mengatakan Akhyar bagian dari Dzulmi Eldin yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi. Padahal yang terlibat kasus tersebut adalah Akbar Himawan Buchari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar yang tak lain teman dekat menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

"Kasus Pak Eldin itu yang terlibat ada namanya Akbar Himawan Buchari, dia itu yang dicekal oleh KPK, itu yang terlibat. Akbar itu orang dekat mas Bobby [Nasution], jadi jangan di-framing lagi bahwa Akhyar bagian koruptor. Mas Djarot salah, tak baca data," tegasnya.

Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Djarot mengatakan sosok Akhyar tidak lepas dari Dzulmi Eldin, mantan Wali Kota Medan yang dipenjara karena kasus korupsi. Djarot khawatir, kasus yang sedang dihadapi Dzulmi Eldin akan merembet ke mantan wakilnya di Kota Medan, yakni Akhyar Nasution. Oleh karena itu, kata dia, PDIP tidak akan merekomendasi sosok yang berurusan dengan hukum untuk Pilkada Kota Medan.

Nama Bobby Nasution semakin hangat diperbincangkan untuk menjadi calon Wali Kota Medan. Menantu Jokowi yang baru bergabung menjadi kader PDIP pada Maret lalu itu masuk bursa kuat sebagai bakal calon yang akan diusung parpol tersebut untuk Pilkada Kota Medan 2020.

Sementara, Akhyar Nasution yang merupakan kader senior PDIP Perjuangan diprediksi bakal tersingkir.

(fnr)

[Gambas:Video CNN]