Isi Surat KPK ke Airlangga Hartarto soal Kartu Prakerja

CNN Indonesia | Jumat, 19/06/2020 16:28 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan anggaran penangangan COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto terkait program Kartu Prakerja. Dalam surat bernomor B/2492/LIT.05/01-15/06/2020 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, KPK meminta program Kartu Prakerja dihentikan sementara lantaran ada sejumlah permasalahan.

"Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta perolehan informasi lain, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan lain," kata Firli seperti dikutip dari surat tersebut.

Firli menuturkan permasalahan yang ada mulai dari tahap pendaftaran hingga tata laksana program Kartu Prakerja. Dia menyoroti peserta yang merupakan pekerja terdampak yang ikut mendaftar program secara daring tersebut, yaitu hanya berkisar 143 ribu.


Padahal, data pekerja terdampak Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyebut 1,7 juta pekerja harus mendaftar untuk ikut program.

"Penggunaan fitur face recognition dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta," tambahnya.

Jenderal polisi bintang tiga itu mengungkapkan kerja sama dengan delapan platform digital atau start up yang ditunjuk menjadi mitra tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lima dari delapan platform digital tersebut, ungkap Firli, memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP).

Adapun delapan platform digital yang mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.

"Terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan LPP yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia," katanya.

Firli menambahkan kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Kata dia, hanya ada 24 persen dari 1.895 pelatihan yang laik untuk dikategorikan sebagai pelatihan. Dari jumlah itu, hanya 55 persen yang laik diberikan dengan metode daring.

"Mengingat besarnya risiko timbulnya inefisiensi dan kerugian negara di samping ketidakefektifan program, kami merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang keempat," ucap Firli.

(ryn/ugo)

[Gambas:Video CNN]