KPU Ungkap 4 Tahapan Pilkada Berpotensi Penularan Corona

CNN Indonesia | Minggu, 28/06/2020 20:10 WIB
Petugas Hansip mengangkat kotak surat suara yang dibungkus plastik saat distribusi logistik Pemilu 2019 untuk Desa Leuwinutug di aula serbaguna PGRI, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/4/2019). KPU Kabupaten Bogor mengganti sebanyak 682 kotak surat suara Pemilu 2019 yang rusak akibat banjir pada Minggu (14/4/2019) malam dengan menggunakan kotak surat suara bekas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ilustrasi pilkada serentak 2020. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan ada empat tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang berpotensi terjadinya penularan virus corona (Covid-19).

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 bakal digelar di 270 daerah pada Desember mendatang.

"Sebetulnya ada empat tahapan krusial yang kemudian kita ikhtiar untuk meminimalisir paparan Covid-19, karena kegiatan tersebut memang sangat berpotensi menularkan atau kemudian terpapar," kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (28/6).


Tahapan pertama, kata dia, adalah proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Tahapan ini berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus. 

"Karena nanti kita juga akan umumkan berapa banyak yang tidak memenuhi syarat, berapa banyak yang memenuhi syarat kemudian bisa dipenuhi lagi, dan lain sebagainya," kata dia.

Tahapan kedua ialah pemutakhiran data pemilih. Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Pemilu.

"Tentu saja ini menjadi tahapan yang krusial ketika kita melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), karena ini door to door," ucap dia.

Lalu, tahapan ketiga, adalah proses kampanye. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 di masa Covid-19. 

Salah satu yang diatur dalam peraturan KPU itu adalah terkait pelaksanaan kampanye di ruangan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol Covid-19 yang ketat.

"Kami akan segera undangkan karena sekarang baru beberapa kali sudah bertemu Kementerian Hukum dan HAM dalam hal harmonisasi," kata dia.

Terakhir, adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini menjadi krusial karena akan mendatangkan banyak orang.

"4 tahap krusial itu kita akan atur dan akan segera kita sosialisasikan bagaimana persisnya," kata dia.

(yog/DAL)

[Gambas:Video CNN]