Demokrat: Lebih Menarik Isu Reshuffle Ketimbang RUU HIP

Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho mendukung rencana kocok ulang kabinet atau reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, evaluasi menteri memang lebih perlu dilakukan ketimbang sibuk membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Reshuffle lebih menarik daripada HIP. Ini menandakan persoalan dampak pandemi lebih utama ketimbang masalah RUU HIP," kata Irwan dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).

Irwan menyampaikan bahwa isu reshuffle kini menjadi sorotan publik karena kinerja para menteri terlampau biasa dalam menghadapi ancaman krisis pandemi virus corona.

Terkait RUU HIP, Irwan menyarankan pemerintah dan DPR secepatnya menghentikan pembahasan. Dengan demikian, seluruh pihak bisa fokus menangani krisis akibat pandemi yang sudah di depan mata.

Menurutnya, krisis akibat pandemi corona sangat berbahaya terhadap kondisi bangsa. Dia menilai Jokowi telah menyadari hal tersebut lewat pidato teguran ke para menteri.

Terpisah, pengurus DPP Demokrat Andi Arief juga menganggap wajar jika Presiden Jokowi marah dalam kondisi saat ini. Apalagi ada perdebatan publik tentang RUU HIP di tengah pandemi virus corona yang seharusnya menjadi perhatian utama.

"Sampai saat ini memang sulit mencari benang sambungan antara krisis, pandemi dan Pancasila. Wajar seandainya kemarahan Presiden mengarah pada kelompok 'kerajinan tanganisme UU' yang disconnect dengan kondisi objektif," kata Andi lewat pesan singkat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Videonya diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Dalam video itu, Jokowi mengungkapkan kemarahan akibat kinerja para menteri. Dia menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut.

Mantan Wali Kota Solo mengaku tidak segan untuk mengambil langkah luar biasa. Salah satunya adalah kocok ulang kabinet atau reshuffle.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi belum pernah melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Maju. Di periode keduanya ini, Jokowi melantik 38 menteri dan 12 wakil menteri dalam kabinetnya.