Lima Daerah di Sumut Nihil Corona, Medan Masih Tertinggi

Sebanyak lima daerah di Sumatra Utara (Sumut) terkonfirmasi nihil kasus corona hingga Senin (29/7). Lima daerah tersebut yakni Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Pakpak Bharat.

"Ditandai dengan jumlah nihil pasien positif terpapar virus corona," kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatra Utara, dr Aris Yudhariansyah, di Medan, Senin (29/6) dikutip dari Antara.

Di samping lima daerah nihil kasus, Aris tak menampik laju kasus corona di Sumatra Utara naik cukup signifikan dari hari ke hari. Tercatat hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 di Sumut sebanyak 1.467 kasus.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak masih didominasi oleh Kota Medan dengan jumlah 960 orang. Selanjutnya di urutan kedua yakni Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 188 orang.

Kemudian, Kabupaten Simalungun 80 orang, Pematangsiantar 57 orang, Binjai 23 orang, Karo 20 orang, Serdang Bedagai 17 orang, Asahan 14 orang, Langkat 10 orang, Kota Tebing Tinggi enam orang, Tapanuli Utara enam orang, Batu Bara lima orang.

Selanjutnya, Kota Tanjung Balai empat orang, Kota Padangsidimpuan, empat orang, Tapanuli Tengah dua orang, Dairi dua orang, Toba dua orang, Mandailing Natal dua orang, Padang Lawas dua orang, Labuhan Batu Utara dua orang, Kota Sibolga satu orang Labuhan Batu satu orang.

Kemudian, Tapanuli Selatan satu orang, Humbang Hasundutan satu orang, Samosir satu orang, Padang Lawas Utara satu orang, Labuhan Batu Selatan satu orang, Kota Gunungsitoli satu orang.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Insert Status Pasien Risiko Virus Corona

"Luar Sumatra Utara sebanyak 48 orang dan domisili belum jelas sebanyak lima orang," ujarnya.

Meski laju kasus positif tetap naik, Pemprov Sumut diketahui sudah mewacanakan penerapan new normal.

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengaku telah mengirimkan naskah ketentuan new normal atau normal baru ke Kementerian Kesehatan, Jumat (26/6).

Draf tersebut merupakan hasil kajian dari masing-masing kabupaten/kota di Sumut.

"Memang ada keterlambatan, karena pembahasan di kabupaten/kota ternyata lama. Tapi hari ini sudah kita kirimkan ke Jakarta," kata Edy kemarin.

Pemprov Sumut juga, kata Edy, berkoordinasi dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

"Ada yang perlu diluruskan juga terkait refocusing anggaran ini. Meskipun disiapkan Rp1,5 triliun untuk tiga tahap, bukan berarti dihabiskan seluruhnya. Kalau tidak habis, kita masukkan ke dalam SILPA," ungkap mantan Ketua Umum PSSI ini.