Kisruh PPDB DKI, DPR Minta Kemendikbud Benahi Sistem Zonasi

CNN Indonesia | Rabu, 01/07/2020 13:41 WIB
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. PPDB DKI jalur zonasi mendapat protes masyarakat karena syarat usia. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membenahi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini buntut dari polemik PPDB DKI Jakarta 2020.

Bramantyo menilai kisruh PPDB DKI tahun ini terjadi karena sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud sejak tahun 2018 kerap bermasalah.

"Pemerintah, terlebih khusus Kemendikbud, harus membenahi aturan dan mekanisme terkait kebijakan zonasi segera, agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan terbaiknya untuk belajar karena perkara kebijakan," kata Bramantyo dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).


Politikus Demokrat itu mengatakan Kemendikbud harus membenahi sistem zonasi di seluruh daerah. Sebab masalah sistem zonasi tak hanya terjadi di DKI Jakarta saja.

Bramantyo juga mempertanyakan keputusan Pemprov DKI memprioritaskan usia peserta didik dibandingkan dengan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah. Padahal Pasal 11 ayat (2) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 memprioritaskan zonasi ketimbang usia peserta didik.

"Keputusan ini mengagetkan. Sepatutnya, jika pemerintah ingin meratakan dan memudahkan akses pendidikan, kriteria jarak dari sekolah ke rumah lebih diprioritaskan," tuturnya.

Bramantyo berpendapat Pemprov DKI dan Kemendikbud perlu duduk bersama menuntaskan kisruh PPDB. Dia berharap pemerintah bisa menjalankan tugas konstitusi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik.

"Tugas pemerintah utamanya adalah memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di Indonesia bisa lanjut bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara adil," ucap Bramantyo.

Sebelumnya, PPDB DKI 2020 menuai polemik setelah banyak siswa gagal masuk sekolah negeri hanya karena usia mereka terlalu muda. Tahun ini, penerimaan siswa baru di sekolah negeri salah satu syaratnya menggunakan usia.

Pemprov DKI menerapkan aturan itu karena tak bisa menggunakan hasil ujian nasional (UN). Sebab UN ditiadakan karena pandemi corona melanda.

Para orang tua siswa yang kecewa dengan kebijakan ini sempat menemui Wagub DKI Jakarta Riza Patria. Sebagian orang tua siswa juga menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/7).

Merespons gejolak itu, Pemprov DKI membuka jalur zonasi bina RW pada 4 sampai 6 Juli. Peserta hanya bisa memilih sekolah di dalam RW domisilinya jika mengikuti jalur ini.

(dhf/osc)

[Gambas:Video CNN]