Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sektor kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas bila Presiden Joko Widodo ingin melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.
"Yang sekarang ini merupakan prioritas seharusnya di bidang kesehatan terkait penanganan Covid-19, termasuk di bidang ekonomi juga seharusnya," ucap Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (1/7).
Menurutnya, dua sektor tersebut harus diprioritaskan karena kinerjanya tidak stabil di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menyatakan bahwa pernyataan Jokowi dalam Rapat Terbatas pada 18 Juni 2020 lalu merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.
Jokowi, lanjut Fadli, harus segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti masalah kinerja menteri itu agar pernyataan yang telah disampaikan tak dianggap publik sebagai aksi teaterikal semata.
"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi Presiden sendiri. Jadi, seharusnya Presiden mengambil langkah atas pidatonya," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
"Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja, enggak jelas seperti teaterikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu," imbuh dia.
Lebih jauh, Fadli meyakini bahwa reshuffle kabinet tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Pasalnya, menurut dia, pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin relatif stabil dari sisi politik.
Presiden Jokowi telah membuka opsi reshuffle kabinet agar pemerintah bisa optimal menghadapi dampak pandemi virus corona. Opsi tersebut terlontar dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan Jokowi belum menyampaikan rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju kepada para ketua umum partai koalisi.
Dia menyebut Jokowi selalu memberi tahu para ketua umum partai pendukung pemerintah jika hendak melakukan perombakan kabinet.
"Karena kalau ada seperti itu (reshuffle), pasti akan ada pemberitahuan kepada ketua umum, mengajak ketua umum bertemu. Sampai saat ini, secara resmi ataupun secara nonformal kami belum melihat itu," kata Eriko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/6).
(mts/wis)