Din Usul Jokowi Reshuffle, Hindari Balas Jasa dan Bagi Kursi

CNN Indonesia | Selasa, 30/06/2020 11:11 WIB
Din Syamsuddin Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengusulkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle dan membentuk zaken kabinet (CNN Indonesia/Natalia Santi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta kepada Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle dan membentuk zaken kabinet yang berisi orang-orang sesuai keahliannya. Menurutnya, itu bisa menjadi solusi atas kinerja menteri yang tidak optimal.

"Kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet) dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas," kata Din lewat keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Jika memang benar-benar ingin mengocok ulang formasi kabinet, Din meminta Jokowi untuk tidak memberikan kursi menteri kepada pihak tertentu yang berjasa dalam Pilpres 2019 lalu. Jauh lebih baik mempercayakan tugas-tugas pemerintahan kepada orang yang memang ahli di bidangnya.


"Hindari pertimbangan 'balas jasa' dan 'bagi kursi', diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya," katanya.

Din menganggap wajar ketika Jokowi kesal dan marah pada anggota kabinet yang berkinerja buruk. Wajar pula menurutnya saat Jokowi sempat melontarkan rencana melakukan reshuffle.

Din mengatakan bahwa publik menanti langkah tegas Jokowi selanjutnya usai marah di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga negara. Jangan sampai, kata Din, orang-orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi diberi kesempatan menjadi menteri.

"Maka rakyat akan menunggu realisasinya. Selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah kerugian politik (political liability) bagi Presiden," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Selain itu, Din juga mengusulkan kepada Jokowi untuk menggalang kekuatan dengan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Tak ada salahnya pula mendengarkan kritik.

Sebab, bisa saja kritik bersifat solutif, sehingga bisa meningkatkan daya dan upaya menanggulangi virus corona secara lebih optimal.

"Salah adanya jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran, ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan," kata Din.

Din lalu meminta Jokowi memperhatikan lebih jauh soal tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Dia mencatat sudah ada begitu banyak tenaga medis yang meninggal dunia karena kekurangan alat pelindung diri (APD).

"Akan menjadi skandal kalau benar informasi yang beredar bahwa anggaran untuk penanggulangan Covid, katanya, sekitar 5 persen disumbangkan kepada BPJS (padahal BPJS tidak membantu pasien terkena Covid-19)," kata Din.

Tidak ketinggalan, Din meminta Jokowi untuk tidak melanjutkan beberapa pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak. Salah satunya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo marah dan sempat menyampaikan rencana melakukan reshuffle kabinet. Jokowi mengingatkan dirinya bisa saja melakukan itu lantaran ada menteri yang bekerja tidak maksimal di tengah pandemi virus corona.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.

(rzr/bmw/sur)

[Gambas:Video CNN]