Karhutla Mulai Terjadi, 1 Hektare Lahan di Sumsel Terbakar

Kebakaran melanda lahan seluas satu hektare di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan (Sumsel), pada Rabu (1/7) sore. Wilayah dengan semak belukar itu diduga sengaja dibakar oleh pemiliknya yang hendak membuka lahan.

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori mengatakan lahan tersebut berada di Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas.

Setelah mendapat laporan warga, Ansori menyebut pihaknya melakukan penyekatan agar api tidak semakin meluas. Kemudian para petugas langsung memadamkan api yang melahap lahan tersebut.

"Berdasarkan informasi yang diterima, lahan tersebut sengaja dibakar untuk membuka lahan oleh pemiliknya. Namun begitu masih akan kami selidiki," kata Ansori, Kamis (2/7).

Ansori mengatakan telah ada surat edaran larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pelanggar aturan tersebut bakal disanksi dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Selain itu, kata Ansori, Gubernur Sumsel Herman Deru juga telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 20 Mei sampai 31 Oktober 2020.

"Ada 10 kabupaten yang masuk dalam daerah rawan karhutla di Sumsel termasuk Musi Rawas. Kami harap tidak ada lagi pembakaran lahan ini," ujarnya.

Sebanyak 10 daerah di Sumsel yang rawan karhutla antara lain Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Pemerintah Antisipasi

Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk antisipasi karhutla di tengah pandemi Covid-19.

Mahfud mengatakan ancaman karhutla masih menghantui menjelang musim kemarau. Menurutnya, puncak musim kemarau tahun ini diprediksi terjadi sepanjang Juli hingga Oktober.

"Memasuki musim kemarau yang diperkirakan akan berpuncak nanti pada Juli sampai Oktober kita harus mengantisipasi," kata Mahfud di Gedung KLHK, Jakarta, Kamis (2/7).

Mahfud tak ingin karhutla yang hampir terjadi setiap tahun saat kemarau panjang terlupakan karena persoalan pandemi virus corona. Ia meminta kedua masalah ini harus dihadapi dengan serius.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga tak ingin kejadian karhutla pada 2015 lalu kembali terulang. Oleh karena itu, kata Mahfud, penanganan karhutla tidak boleh diabaikan.

"Supaya diantisipasi dari sekarang, jadi itu sudah ada ilmunya semua di BMKG, tadi sudah memetakan itu dari tanggal ke tanggal pergerakan bahaya kebakaran hutan itu di mana," katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah bisa kerepotan jika karhutla di sejumlah daerah terjadi di tengah pandemi virus corona. Ia memastikan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

"Sudah ada Covid-19, kebakaran. Kan repot. Nah, kami lakukan modifikasi cuaca dan merekayasa hujan," kata Siti.

Siti menyebut pemanfaatan teknologi berbasis cuaca bisa menjadi salah satu solusi panjang dalam mengantisipasi karhutla. Menurutnya, solusi tersebut bisa permanen untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan.

Namun, kata Siti, banyak unsur yang harus didalami sebelum memanfaatkan teknologi dalam merekayasa cuaca. Misalnya melakukan analisis iklim agar bisa merekayasa hujan dengan sistem teknologi.

"Yaitu pertama setiap kondisi, curah hujan, musim kemarau, sensitifitas terhadap kebakaran itu ada parameter, ada teknologinya. Itu harus kita ikuti. Juga kualitas udara, mesti ikuti," ujarnya.

Selain itu, Siti menyebut keseimbangan air di wilayah gambut juga harus benar-benar dipantau. Menurutnya, kondisi lahan gambut yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan tak boleh kering saat musim kemarau.

"Gambut itu harus basah. Gambut basah kaitannya dengan neraca air di gambut. Berarti ada teknologinya, ada metode cara menghitungnya. Maka modifikasi cuaca perlu dilakukan," katanya.