IDI Jatim Tagih Insentif Pemerintah untuk Tenaga Medis Corona

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur menagih pemerintah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan wabah virus corona (Covid-19).

Ketua IDI Jatim Sutrisno mengatakan, pemberian insentif itu penting bagi para tenaga kesehatan dan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Ia menyayangkan sebab realisasi dan pencairan insentif bagi para tenaga kesehatan itu belum berjalan baik.

"Insentif ini belum lancar dan yang masih terserap baru 1,35 persen secara nasional. Padahal [insentif] itu penting untuk tenaga medis," kata Sutrisno, saat dikonfirmasi Kamis (2/7).

Sutrisno menyebut, ada prosedur administrasi dan mekanisme pencairan insentif yang berbelit dan rumit. Hal itu menyebabkan terhambatnya pencairan.

Maka itu, ia pun meminta agar Dinas Kesehatan pro aktif melakukan input data dan verifikasi, agar proses administrasi berjalan mudah. Dengan demikian, insentif tersebut segera diterima tenaga medis yang saat ini tengah berjuang keras menangani pasien corona.

"Karena peraturannya sudah ada, anggarannya sudah ada, sehingga tinggal proses administrasinya saja yang harus dibenahi supaya simpel dan bisa dikerjakan segera di lapangan," ujarnya.

Sutrisno pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar anggaran di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, segera disalurkan.

"Kalau dari kata presiden kan mestinya harus dipermudah. Tapi semua itu harus didukung oleh proses administrasi," ucapnya.

Menurutnya, tenaga kesehatan telah berjuang bertaruh nyawa di garda terdepan. Risiko yang mereka dihadapi tak main-main.

Setiap saat mereka harus bekerja untuk merawat pasien positif Covid-19. Maka itu, Sutrisno berharap para tenaga kesehatan bisa segera menerima insentif yang dijanjikan pemerintah.

"Ini kan suatu hal yang menggembirakan bagi mereka, tenaga medis yang bekerja di lapangan. Jadi sejujurnya seperti itu, bekerja menghadapi penyakit tertular dan potensi tertularnya besar, sangat layak mendapat apresiasi dari pemerintah," kata dia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau Pasar Genteng Baru, Kota Surabaya, Jawa Timur, 2 Juli 2020. (CNN Indonesia/Miftah)

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengakui ada proses birokrasi yang panjang yang menyebabkan keterlembatan pencairan dana tunjangan bagi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan daerah.

"Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kementerian Keuangan," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes, Abdul Kadir seperti dikutip Antara, Senin (29/6).

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tanggung jawab penyaluran insentif pandemi virus corona di sektor kesehatan tak sepenuhnya berada di Kementerian Kesehatan. Pasalnya, insentif kesehatan juga diberikan dalam bentuk pajak ke rumah sakit secara langsung.

"Ada yang memiliki persepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit itu karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan, itu tidak juga karena ada juga yang bentuknya pajak langsung ke rumah sakit," ungkap Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (30/6).

Hari ini, Menkes Terawan Agus Putranto tiba-tiba mengunjungi Balai Kota Surabaya. Kehadiran Terawan sempat membuat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kaget karena kedatangannya di kantor pemerintahan ibu kota Provinsi Jatim itu tak direncanakan.

Saat tiba, Terawan bersama stafnya sempat hendak langsung masuk ke Gedung Balai Kota Surabaya. Risma yang saat itu berada halaman lantas memanggil Terawan.

Setelah sempat berdialog di sana, tak berselang lama, mereka berdua langsung meninjau Pasar Genteng Baru, Surabaya. Kemudian, mereka berdua berkunjung ke Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya. Ia menggelar pertemuan tertutup bersama manajemen rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita.

Sayangnya, Terawan enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media yang telah menunggunya.

Untuk diketahui, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif virus corona tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, jumlah kumulatif kasus positi Covid-19 di Jawa Timur hingga kemarin, Selasa (1/7), mencapai 12.321 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 5.971 kasus positif berasal dari Surabaya.