DKI Raup Rp430 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB Transisi

CNN Indonesia | Jumat, 03/07/2020 19:13 WIB
Seorang pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi khusus di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020. Sanksi kerja sosial seperti menyapu, menyiram tanaman sampai push-up diberlakukan bagi warga yang tak mengenakan masker saat beraktifitas di tempat umum. CNNIndonesia/Safir Makki Pemprov DKI mengantongi Rp430 juta dari denda pelanggaran aturan PSBB transisi. Uang itu nantinya bakal disetor ke kas daerah. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantongi ratusan juta rupiah dari penindakan sanksi pelanggaran peraturan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) transisi. Jumlah denda itu didapat dari penindakan pelanggaran PSBB transisi selama 5 Juni hingga 1 Juli.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin menjelaskan, denda yang diterima secara total mencapai Rp430.710.000. Rinciannya, denda untuk pelanggaran individu sebesar Rp240.960.000, dan denda pemilik fasilitas umum Rp188.750.000.

"Denda yang sudah disetorkan ke kas daerah itu, untuk denda perorangan Rp240.960.000, kemudian denda untuk tempat fasilitas umum Rp188.750.000, sehingga yang sudah disetorkan secara keseluruhan Rp 430.710.000," kata Arifin saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).


Berdasarkan data Satpol PP, tercatat 60 sanksi diberikan secara teguran, 1.380 sanksi denda, dan 15.116 sanksi kerja sosial. Sanksi tersebut diberikan kepada pemilik tempat fasilitas umum maupun perorangan.

Dari hasil penindakan Satpol PP, pelanggaran yang sering dilakukan individu itu yakni tidak menggunakan masker. Sementara pelanggaran yang ada di fasilitas umum di antaranya tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak mengatur jumlah kapasitas gedung, serta perkantoran yang tidak mengatur waktu jam kerja.

Aturan pengenaan denda dan sanksi bagi pelanggar aturan PSBB tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Pergub ditandatangani oleh Anies pada 30 April 2020. Pergub dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB.

Pergub itu juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona.

Sanksi diberlakukan kepada masyarakat, perusahaan, maupun badan hukum yang melanggar ketentuan PSBB.

(dmi/osc)

[Gambas:Video CNN]