Isu Reshuffle, PKS Singgung Terawan Tak Saintifik Atasi Covid

CNN Indonesia | Jumat, 03/07/2020 18:00 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera di acara diskusi Polemik “Utak Atik Manuver Elit”, Jakarta, 27 Juli 2019 Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Menkes Terawan Agus Putranto sejak awal pandemi tak menggunakan pendeketan ilmiah untuk mengatasi penularan corona. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu ia sampaikan saat merespons kemarahan Presiden Joko Widodo yang berujung isu reshuffle.

Mardani menyebut penanganan pandemi corona di Indonesia berantakan. Menurutnya, hal ini terjadi karena Terawan tak menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik dalam merespons pandemi.

"Kalau saya melihatnya sederhana, semua menteri KPI-nya (indikator kerja) harus jelas. Detailnya apa. Menkes dari awal pendekatannya tidak saintifik," kata Mardani dalam diskusi virtual, Jumat (3/7).


Mardani mencontohkan kelambatan Indonesia menyediakan sarana uji laboratorium. Beberapa pekan pertama pandemi, Indonesia hanya memiliki satu laboratorium di Jakarta yang dibolehkan melakukan uji spesimen corona.

Anggota DPR RI itu membandingkannya dengan penanganan virus flu burung oleh mantan Menkes Siti Fadillah Supari medio 2006 silam. Saat itu, kata dia, setiap rumah sakit rujukan langsung siap uji lab. Fasilitas seperti ventilator pun langsung disediakan.

"Baru 8-9 hari selesai (uji lab corona). Masyarakat tidak bisa diisolasi karena berat, akhirnya menyebar. Kita harus lebih efisien," ucap Mardani.

Di kesempatan itu, ia juga mengkritik Menteri Sosial Juliari Batubara yang turut disoroti Jokowi. Mardani menyebut Juliari lebih sibuk mengkritik kepala daerah, dibandingkan dengan memberi bantuan ke daerah.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu juga menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia paling menyayangkan keterlambatan pencairan anggaran untuk protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020.

"Anggaran dari Kementerian Keuangan tidak turun-turun, KPU dan Bawaslu bilang. Akhirnya kita tegas kalau perlu pecat Menteri Keuangan," tandas Mardani.

Mardani mengapresiasi langkah Jokowi yang tegas mengevaluasi kinerja buruk para menterinya. Namun ia menyayangkan tindakan itu tak disertai perbaikan menyeluruh.

"Pidato 18 Juni, sekarang 3 Juli, sudah lama sekali dan itu mengarah ke omdo ya, omong doang," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja buruk beberapa menteri. Bahkan Jokowi menyatakan siap mengocok ulang kabinet (reshuffle) jika tak ada perbaikan.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jolowi dalam rapat, Kamis (18/6), yang rekamannya diunggah Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6).

(dhf/osc)

[Gambas:Video CNN]