Menko PMK Sebut Prodi di Kampus Tak Sesuai Kebutuhan Industri

CNN Indonesia | Sabtu, 04/07/2020 16:39 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy usai melakukan pertemuan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa sebaran program studi di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa sebaran program studi di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Muhadjir, industri lebih membutuhkan banyak lulusan program studi bidang sains. Namun, perguruan tinggi lebih banyak menyediakan program studi bidang sosial.

"Di perguruan tinggi kita telah terjadi ledakan prodi [bidang] sosial, tapi [prodi] ilmu IPA yang sebetulnya dibutuhkan dunia industri tidak berjalan dengan baik," katanya melalui konferensi video di acara Konferensi Forum Rektor Indonesia, Sabtu (4/7).


Muhadjir mengatakan bahwa situasi ini tidak sinkron dengan pemetaan jurusan yang dilakukan di pendidikan menengah. Menurutnya, pemerintah sudah memetakan perbandingan jurusan IPA dan IPS di SMA di angka tiga banding satu, sesuai kebutuhan industri.

Namun ketika lulusan SMA dan masuk ke perguruan tinggi, pemetaan ini dipatahkan karena mahasiswa bekas jurusan IPA bisa memilih prodi sosial maupun sebaliknya.

Karena itu, ia menyarankan agar karakter pendidikan tinggi diperjelas. Menurutnya, saat ini belum pemetaan jelas perguruan tinggi sebaiknya memberi kebebasan mahasiswa memilih kemampuan yang ingin dipelajari, atau dibimbing oleh pengajar.

Hal ini dilakukan, katanya, untuk memastikan kesesuaian dunia pendidikan dan industri atau link and match bisa tercapai.

Di sisi lain, Muhadjir menyampaikan angkatan usia kerja saat ini belum mampu memanfaatkan pendapatan semaksimal mungkin. Ia menyatakan pendapatan usia pekerja umumnya digunakan untuk tiga hal, menghidupi diri sendiri, menghidupi orang lain, dan berinvestasi.

"Sekarang itu yang merah [usia pekerja, pendapatannya] tidak cukup untuk menghidupi yang kuning [yang tidak bekerja]. Karena itu, pemerintah masih banyak beri jaring pengaman sosial," ucapnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah berupaya memperbaiki kendala tersebut dengan intervensi yang diharapkan bisa melahirkan generasi produktif, salah satunya memperbanyak lapangan pekerjaan dengan mendatangkan investor asing.

Gagasan tersebut digaungkan karena usia kerja dalam negeri belum punya pendapat yang cukup untuk melakukan investasi nasional. Akibatnya, diperlukan bantuan dari pinjaman luar negeri.

Muhadjir kemudian mengungkap bahwa salah satu kendala lainnya dalam melahirkan generasi produktif adalah berbagai masalah sejak seorang anak masih di dalam kandungan hingga dewasa.

Misalnya pada tahap awal kehidupan, kendala stunting atau kekurangan gizi paling banyak ditemukan. Situasi ini berdampak besar dalam menghambat produktivitas mereka ketika dewasa.

"57 persen angkatan kerja kita itu mantan stunting. Ini faktor angkatan kerja kita tidak produktif," katanya.

Disparitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah menurutnya juga jadi kendala besar. Muhadjir menekankan pemerataan pendidikan di Indonesia masih buruk.

Ini terbukti dari perbedaan fasilitas dan akses pendidikan yang dimiliki siswa di kota besar dibandingkan pelajar di pelosok Indonesia.

(fey/has)