Kuasa Hukum Bantah Sembunyikan Djoko Tjandra

Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma membantah pihaknya melindungi dan menyembunyikan kliennya setelah bakal dilaporkan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke polisi.

Djoko saat ini dikabarkan berada di Indonesia usai mengajukan sidang Peninjauan Kembali (PK) kasusnya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu.

Sidang perdana PK atas vonis kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar di PN Jaksel hari ini, Senin (6/7) ditunda usai Djoko absen dengan dalih sakit.

"Saya tidak pernah menyembunyikan Pak Djoko Tjandra. Tim kami bawa ke PN, ini tempat umum. Semua orang bisa bertemu dan melihat," kata Andi kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (6/7).

Andi membantah pihaknya menyembunyikan Djoko saat mendatangi PN Jaksel untuk mengajukan PK pada 8 Juni lalu. Dia berdalih saat mendaftarkan PK, banyak orang di PN Jaksel yang menyaksikan kehadiran Djoko Tjandra.

Selain itu, menurut Andi, kliennya saat mengajukan PK ke PN Jaksel juga sudah tidak berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron. Dia mengaku, status Djoko sebagai DPO telah berakhir pada 2012 sejak kali terakhir diajukan Kejaksaan Agung pada 29 Mei 2012 selama enam bulan.

Kejaksaan Agung baru kembali mengajukan status DPO kepada Djoko 19 hari usai pendaftaran PK atau pada 27 Juni lalu.

"Permohonan terakhir dari Jaksa itu diajukan pada tanggal 29 Maret 2012. Itu hanya berlaku enam bulan. Artinya enam bulan setelah tanggal tersebut tidak ada lagi pencegahan, Baik keluar atau pun masuk," katanya.

"Artinya kan kalau Pak Djoko masuk ke Indonesia tanggal 8 Juni tidak ada pencegahan," kata dia.

Diketahui KAKI sebelumnya menyebut pihaknya akan melaporkan tim kuasa hukum Djoko Tjandra ke polisi. Pelaporan dilakukan karena diduga tim kuasa hukum telah menyembunyikan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu.

"Pelaporan rencananya akan dilakukan pada 6 Juli 2020, pukul 14.00 WIB di Kantor Bareskrim Mabes Polri," ujar Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia Arief Poyuono dalam keterangan resminya, Minggu (5/7).