Wali Kota Bogor Minta Gerbong KRL Ditambah Tekan Antrean

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melonggarkan aturan terkait operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline dengan menambah kapasitas penumpang dalam gerbong kereta.

Menurutnya, dengan penambahan itu akan mengurangi antrean penumpang yang ada di stasiun.

"Menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat," kata dia melalui akun Instagram, Senin (6/7).

Bima Arya yang melakukan pemantauan di Stasiun Bogor menyebut penumpang harus mengantre di luar stasiun selama 1,5 hingga 2 jam untuk masuk ke dalam gerbong.

Menurutnya, penumpukan di stasiun Bogor itu disebabkan oleh banyaknya sektor-sektor di Ibukota yang sudah dibuka. Namun, di sisi lain, kapasitas gerbong KRL masih dibatasi.

"Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya. Idealnya waktu bekerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran," kata dia

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan pemerintah yang menyediakan bus untuk mengurangi penumpukan di stasiun, sudah berjalan maksimal. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan solusi permanen.

"Pemkot Bogor akan gencarkan test swab di stasiun untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun," kata dia.

PT Kereta Api Indonesia sebelumnya juga mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub untuk melonggarkan aturan terkait tingkat keterisian maksimal saat normal baru yang sebelumnya maksimal 45 persen menjadi 60 persen

Usulan ini dikarenakan antrean calon penumpang yang kian mengular di stasiun.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didiek Hartantyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan sesuai SE DJKA No 14 Tahun 2020 kapasitas KRL yakni 45 persen, diusulkan menjadi 60 persen pada tahap selanjutnya setelah evaluasi dari berbagai pihak.

"Sejak ditetapkan kapasitas angkut maksimal 45 persen atau 74 pelanggan per kereta pada 8 Juni, KAI melalui KCI telah dengan baik mengantisipasi kepadatan di stasiun dan kereta dengan berbagai pengaturan protokol kesehatan yang ketat" ujarnya.

Menurut dia, apabila kapasitas ditingkatkan menjadi 60 persen atau sekitar 100 pelanggan per kereta, maka antrean di stasiun dapat dikurangi.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Didiek juga meminta agar seluruh Instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan swasta untuk mengatur jam kerja pegawainya agar kepadatan di KRL dapat dikurangi.

"KAI berharap seluruh pihak yang pegawainya berangkat kerja menggunakan KRL dapat mengatur kembali jam masuk kerja pegawainya sesuai SE Gugus Tugas Covid-19 No 8 tahun 2020 atau melakukan pengaturan jam kerja shift pagi dan siang," ujar Didiek.