Pandemi Corona Ancam Sekolah-Kampus Swasta Bangkrut

CNN Indonesia | Rabu, 08/07/2020 01:36 WIB
Sejumlah siswa menggunakan masker yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali pascaletusan gunung Merapi di SD N 1 Ringinlarik, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2020). Masker tersebut dibagikan kepada masyarakat lereng Gunung Merapi untuk melindungi saluran pernapasan dari abu vulkanik pascaletusan Gunung Merapi. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/pd. Ilustrasi siswa di sekolah (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Fikri Faqih mengatakan banyak sekolah dan kampus swasta yang terancam tutup akibat terdampak pandemi Covid-19. Dia menyebut khususnya di wilayah Jawa Tengah.

"Ada info dari sekolah maupun kampus [swasta] di dapil saya bahwa kemampuan mereka membiayai operasional sampai Agustus ini," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7).

Fikri menyatakan sekolah dan kampus swasta tersebut mayoritas bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar. Sedangkan di tengah pandemi, dampak ekonomi membuat banyak jumlah siswa yang mendaftar sekolah swasta juga menurun karena biaya uang pangkal yang mahal.


"Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang diterapkan kepada siswa dan mahasiswa baru di pendidikan swasta," ujarnya.

Dia menilai harus ada intervensi pemerintah dalam hal ini. Jika dibiarkan, katanya, hal ini bisa berdampak pada angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

Untuk diketahui angka partisipasi kasar adalah catatan jumlah siswa yang sedang bersekolah. Sedangkan angka partisipasi murni adalah proporsi jumlah penduduk usia pelajar yang bersekolah.

Jika kedua angka tersebut menurun, katanya, dampaknya bisa berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) atau catatan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup negara.

Pada perhitungan IPM, pendidikan jadi salah satu unsur yang menentukan. Berdampingan dengan aspek kesehatan dan daya beli penduduk di suatu negara.

IPM Indonesia per tahun 2019 mencapai 71,92 poin. Angka ini sebetulnya terus mendapati peningkatan sejak tahun 2010, saat IPM Indonesia tercatat 66,53 poin.

Fikri pun mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan yang memperhatikan dunia pendidikan. Pasalnya ia menilai kebijakan pemerintah lebih mementingkan penyelamatan daya beli.

"Sejak awal digelontorkan Rp405,1 triliun dana Covid. Coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan," lanjutnya.

Hal ini, katanya, bisa dilihat dari arah kebijakan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menganggarkan Rp405,1 triliun untuk penanganan corona.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp75 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu mengalihkan dana sebesar Rp3,2 triliun dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja untuk sekolah swasta dan negeri yang terdampak Covid-19.

Gambarannya, setiap sekolah akan mendapat Rp60 juta per tahun. Setidaknya ada 56 ribu sekolah di 33 ribu desa dan kelurahan yang ditargetkan menjadi penerima bantuan.

Namun ada beberapa kriteria untuk sekolah yang bisa mendapatkan dana ini, yakni berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau terdampak bencana corona.

Kemudian memiliki proporsi siswa dengan keluarga ekonomi miskin, menerima jumlah dana BOS rendah, dan memiliki jumlah guru non-PNS lebih banyak atau proporsi guru tidak tetap.

Di samping itu, Kemendikbud juga merelokasikan dana pendidikan tinggi sebesar Rp1 triliun untuk membantu membayar UKT mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Kendati demikian, perkara kendala ekonomi di dunia pendidikan cukup masif didapati di tengah pandemi. Bukan hanya pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi, PAUD juga mulai kekurangan siswa baru.

Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) menyatakan pihaknya bukan hanya kehilangan siswa baru, namun juga harus merelakan banyak siswa yang sudah terdaftar namun terpaksa cuti sekolah.

Jumlah sekolah swasta di Indonesia sendiri lebih mendominasi ketimbang sekolah negeri. Mengutip Statistik Data Kemendikbud, ada 131.879 atau 88,25 persen SD negeri dan 17.556 atau 11,75 persen sekolah SD di Indonesia.

Kemudian 23.594 atau 58,17 persen SMP negeri dan 16.965 atau 41,83 persen SMP swasta. Serta 6.883 atau 49,36 persen SMA negeri dan 7.061 atau 50,64 persen SMA swasta.

Hitungan Kemendikbud, ada 13.668.764 siswa lulusan alih jenjang. Rinciannya sebanyak 2.325.914 siswa lulus PAUD, 4.082.808 siswa lulus SD, dan 3.177.234 siswa lulus SMP. Dengan jumlah lulusan alih jenjang yang cukup masif, artinya tidak semua siswa bisa ditampung di sekolah negeri.

(BMW/bmw)

[Gambas:Video CNN]