Zulhas Sebut RUU HIP Berpotensi Ciptakan Krisis Sosial

CNN Indonesia | Sabtu, 11/07/2020 04:14 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, saat membuka Rakernas V PAN di Hotel Millenium, Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2019. CNN Indonesia/Bisma Septalisma Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai RUU HIP bisa menciptakan krisis sosial jika pembahasannya dilanjutkan (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bisa melahirkan krisis ideologi dan sosial bila pembahasannya terus dilanjutkan.

Zulhas menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam acara peluncuran buku 'Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemi' karya anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (10/7).

"Kita bersyukur kemarin di DPR ada RUU HIP ya, sudah cepat tanggap pemerintah menghentikan, karena kalau itu terus juga dibahas bisa krisis kesehatan melahirkan krisis ekonomi, bisa melahirkan krisis ideologi, dan pada akhirnya krisis sosial," katanya.


Menurutnya, itu bisa menjadi masalah baru di tengah pandemi virus corona selain krisis ekonomi yang mungkin terjadi.

Dia menerangkan bahwa seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19 menghadapi ancaman krisis ekonomi, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya diprediksi akan mengalami minus hingga 15 persen.

Zulhas mengaku bersyukur karena situasi perekonomian Indonesia tidak separah itu. Namun, dia mengatakan bahwa Indonesia tetap menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Dia pun berharap pemerintah tetap fokus bekerja menangani ancaman krisis ekonomi.

"Memang kuartal kedua, kita ini kita kontraksi minus hampir 4 sampai 4,5 persen dan diperkirakan setahun nanti, akhir tahun kita akan kontraksi pertumbuhan ekonomi kita minus 1 persen antara minus 1 persen positif 2 persen. Dibandingkan negara maju sekalipun sebetulnya kita lebih lumayan, terapi apapun ini sangat berat tidak ringan," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Diketahui, RUU HIP menjadi polemik karena ditolak sejumlah pihak, termasuk ormas Islam. Bahkan, MUI mengeluarkan maklumat pada Jumat (12/6) lalu untuk menolak RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila dengan konsep Trisila dan Ekasila.

Aksi unjuk rasa pun digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6). Sejumlah ormas Islam ikut serta dalam aksi itu, seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212. Mereka menuntut pembahasan RUU HIP dihentikan.

RUU HIP adalah usulan DPR. Sejauh ini, meski belum dibahas kembali, RUU HIP masih belum ditarik dari program legislasi nasional 2020.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemerintah masih punya waktu untuk memutuskan soal nasib RUU HIP.

Fraksi PDIP, selaku pengusul RUU HIP, mengusulkan agar nama RUU tersebut diganti seperti sejak pertama kali dirancang, yakni RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

Menyikapi itu, Menko Polhukam Mahfud mengaku pemerintah tak mempersoalkan andai RUU HIP diubah menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

"Mungkin, silakan saja nanti dibicarakan. Tetapi kalau hanya itu [mengubah] itu tidak bertentangan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat," kata Mahfud melalui siaran video yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (7/7).

(mts/bmw)

[Gambas:Video CNN]