Anggota DPR: Rapid Test Cenderung Jadi Alat Bisnis

CNN Indonesia | Minggu, 12/07/2020 15:45 WIB
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang baru saja dilantik, Ridwan Bae, di Gedung DPR, Senin (30/11) Politikus Partai Golkar Ridwan Bae. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ridwan Bae menilai alat rapid test yang selama ini digunakan pemerintah menjadi alat pendeteksi awal cenderung dibisniskan. Padahal, tingkat akurasi hasil alat ini rendah.

"Rapid test ini hanya deteksi daya tahan tubuh. Lebih pahit lagi rapid test ini cenderung menjadi alat bisnis," kata Ridwan Bae saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/7).

Ridwan menyebut, banyak contoh hasil rapid test reaktif setelah dites swab negatif. Ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi rapid tak bisa dijadikan patokan.


Harusnya, kata dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan lebih fokus pada pengadaan alat tes PCR atau swab untuk diberikan kepada seluruh daerah. Bukan sebaliknya, mengadakan alat rapid test dengan tingkat akurasi rendah.

"Kita ini harus tes swab secara masal sebagai upaya untuk mengetahui laju penyebaran virus corona," katanya.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan rapid test sebaiknya dialihkan untuk mengadakan alat PCR untuk dibagikan kepada 500 Kabupaten atau kota seluruh Indonesia.

Hal tersebut ini dinilainya lebih maksimal untuk mendeteksi penularan corona.

Ridwan juga turut menyoroti realisasi anggaran di Kementerian Kesehatan yang diampu Terawan Agus Putranto.

Menurut Ridwan, anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan awalnya Rp 70 triliun dan yang terserap baru sekitar 20 persen.

"Presiden Jokowi marah sekali itu, anggaran di sektor kesehatan tidak terserap dengan baik. Seharusnya ini jadi perhatian tidak boleh dana itu fakum dan pada akhirnya tidak menyelesaikan harapan publik termasuk Presiden Joko Widodo," katanya.

Harusnya, lanjut Ridwan, anggaran tersebut sebagian dialokasikan untuk pengadaan alat swab dan meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia.

Ridwan membayangkan, dari anggaran Rp 70 triliun itu dialokasikan ke pemerintah kabupaten atau kota minimal Rp 5 miliar untuk pengadaan alat tes swab hanya bisa menghabiskan Rp2,5 triliun.

"Itu sudah lebih cukup memadai. Masyarakat bisa teratasi jika setiap daerah punya alat swab," katanya.

Menurutnya, hal ini yang harusnya dipikirkan sejak awal oleh Menteri Kesehatan dalam penanganan virus corona di Indonesia.

"Saat ini kita masih gelombang pertama. Belum masuk gelombang kedua. Angka kasus makin bertambah setiap hari. Harus ada kebijakan yang lebih maksimal soal penanganan virus corona," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengumumkan batas tarif tertinggi yang harus dibayarkan untuk pemeriksaan rapid test antibodi yaitu Rp150 ribu.

Besaran biaya tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan besaran tarif tersebut ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri.


Bambang mengatakan aturan tersebut dibuat agar bisa menjadi acuan rumah sakit atau laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.

(pnd/sur)

[Gambas:Video CNN]