DPR Akan Panggil Nadiem, Sampoerna dan Tanoto Foundation

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna meminta penjelasan terkait langkah memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud. Dua lembaga itu juga akan dimintai keterangan. 

Sebelumnya, dua lembaga nonprofit tersebut disebut mendapat hibah program Organisasi Penggerak maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun.

Syaiful berkata pihaknya sedang mendiskusikan rencana pemanggilan Nadiem di internal Komisi X DPR. Dia pun membuka kemungkinan pemanggilan Nadiem dilakukan dalam masa reses, yakni antara 17 Juli hingga 13 Agustus 2020.

"Kami sedang mendiskusikan di internal komisi kalau sekitanya urgent, ya mungkin di masa reses kami akan minta ke pimpinan DPR," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Setelah memanggil Nadiem DPR baru akan bergerak untuk meminta penjelasan secara langsung kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap seluruh pihak terkait bisa melahirkan solusi terkait masalah program Organisasi Penggerak Kemendikbud ini.

"[Baru panggil Sampoerna-Tanoto] betul. Kami berharap ada solusi soal ini," tuturnya.

Lebih jauh, Syaiful berkata bahwa memasukan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud merupakan langkah yang tidak etis. Menurutnya, dua lembaga nonprofit itu seharusnya memberikan corporate social responsibility (CSR) untuk dunia pendidikan.

Ia pun menyatakan langkah mundur yang diambil oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah serta Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama telah membuat Organisasi Penggerak menjadi sebuah program yang tak lagi relevan.

"Dengan mundurnya NU dan Muhammadiyah, program ini di mata saya semakin tidak relevan karena NU dan Muhammadiyah yang punya jaringan paling banyak selama ini," tutur Syaiful.

Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang digagas Nadiem punya misi membantu meningkatkan kualitas pengajar saat Ujian Nasional (UN) ditiadakan. Masalahnya, potensi salah sasaran dana hibah negara mencuat karena ada organisasi tak murni lembaga pendidikan yang lolos.

Nadiem mengumumkan program ini pada awal Maret. Tujuannya, mengajak organisasi masyarakat di bidang pendidikan berlomba membuat pelatihan yang ditargetkan untuk guru dan kepala sekolah.

Pelatihan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Nadiem mengganti UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter dengan numerasi dan literasi jadi poin penting yang bakal diujikan.

Mendikbud pun ingin guru dan kepala sekolah menguasai numerasi dan literasi dalam pembelajaran. Organisasi masyarakat pun diminta membuat rencana pelatihan guru di dua bidang ini melalui seleksi Organisasi Penggerak.

Sampoerna Foundation menyatakan mereka secara terbuka telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu pelaksana Program Organisasi Penggerak (POP), bersama ratusan organisasi lainnya.

Sementara Tanoto Foundation membantah menerima dana sebesar Rp20 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program Organisasi Penggerak.