Adian Ungkap Jokowi Minta Nama Komisaris BUMN dari Aktivis 98

CNN Indonesia | Kamis, 23/07/2020 23:05 WIB
Politikus PDIP Adian Napitupulu mengatakan Presiden Jokowi bahkan pernah bicara kesempatan aktivis 1998 menjadi menteri hingga duta besar. Politikus PDIP Adian Napitupulu menyebut Presiden Jokowi pernah meminta nama aktivis 1998 yang kompeten menjadi komisaris BUMN (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus PDI Perjuangan dan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengklaim diminta Presiden Joko Widodo untuk menyetorkan nama-nama calon komisaris BUMN dari kelompok relawan hingga aktivis 1998.

Hal itu ia katakan untuk membantah sejumlah isu yang menyebut dirinya meminta jatah kursi komisaris BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Presiden yang minta nama-nama dari kita. Kita enggak minta. Kita ditawarkan. Kalau mau, serahkan. Kemana? ke Mensesneg. Saya sudah serahkan," kata Adian di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (23/7).


Jokowi, kata Adian, sempat meminta sejumlah nama untuk menjabat kursi komisaris BUMN dalam pertemuan bersama para aktivis 1998 medio 2018-2019 lalu. Ia menyebut setidaknya ada tiga pertemuan antara Jokowi dengan para aktivis 1998.

Pada pertemuan terakhir atau 16 Juni 2019 lalu, para aktivis 1998 yang bertemu Jokowi mengungkapkan bahwa perjuangan setelah menang Pilpres 2019 akan dirintangi banyak tantangan.

Jokowi, kata Adian, setuju jika aktivis 1998 turut membantu dirinya. Jokowi menyatakan ada banyak posisi yang bisa diisi para Aktivis 1998 mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga menduduki kursi komisaris BUMN.

"Pidato terbuka [Jokowi] juga di Hotel Sahid Jaya tentang kesempatan teman-teman 1998 jadi menteri, duta besar, atau komisaris BUMN. Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan," kata Adian.

Setelah pertemuan itu, Adian mengaku tidak ada lagi pertemuan bersama Jokowi yang membahas posisi jabatan tersebut. Adian mengaku terakhir kali bertemu Jokowi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di DPR.

Adian juga menyatakan nama-nama yang sudah disetorkan kepada Jokowi bukan dipilih secara asal. Menurutnya, calon kandidat tersebut tetap mempertimbangkan standar tertentu, mulai dari latar belakang pendidikan dan asal daerah para kandidat.

"BUMN itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang jadi dasar kita susun nama-nama. Pertama soal putera daerah, lalu kompetensi dan tentu pendidikan," kata Adian.

(rzr/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]