Cak Imin Nilai Nadiem Belum Patut Diganti Jika Ada Reshuffle

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak patut diganti jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Diketahui, isu reshuffle mengemuka setelah Presiden Jokowi marah dalam Sidang Kabinet Paripurna karena ada anggota kabinet yang tak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona.

"Jangan dulu diganti," kata orang yang akrab disapa Cak Imin itu di Jakarta, mengutip Kantor Berita Antara, Jumat (24/7).

Menurut Cak Imin, Nadiem perlu menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Salah satunya soal Program Organisasi Penggerak yang kini jadi polemik.

Diketahui, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program Kemendikbud tersebut.

Menurut Cak Imin, Nadiem perlu mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah yang ada.

Cak Imin yakin pemerintah butuh kerja sama yang optimal dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Termasuk NU dan Muhammadiyah yang telah eksis sebelum Indonesia merdeka.

Dalam membangun kerja sama, tentu diperlukan kesepahaman. Untuk membangun kesepahaman itu, kata Cak Imin, penting untuk membangun silaturahmi dan berkomunikasi.

Saya minta kepada Mendikbud, datanglah ke Pengurus Besar NU, datanglah ke Muhammadiyah, setidaknya terjadi suatu komunikasi," kata Cak Imin.

Diketahui, NU dan Muhammadiyah serta beberapa organisasi lainnya mundur dari Program Organisasi Penggerak yang digagas Kemendikbud. Mereka merasa ada kejanggalan karena ada ormas yang tidak patut terdaftar dalam program tersebut.

Nadiem Makarim sudah angkat suara. Dia mengaku bakal mengkaji lagi namun belum mau menghentikan program itu. 

Mengenai reshuffle kabinet, Presiden Jokowi mengatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna pada pertengahan Juni lalu. Dia marah karena ada anggota kabinet yang masih bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi virus corona.

Jokowi lalu mengingatkan bahwa dirinya bisa melakukan tindakan tidak biasa. Misalnya dengan membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet.