Aksi Anies dan Mengukur Daya Guna Perpanjangan PSBB Transisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ketiga kalinya kembali memperpanjang penerapan PSBB transisi di Jakarta. PSBB berskema pelonggaran aktivitas masyarakat ini diperpanjang di tengah lonjakan kasus di ibu kota.

Sejatinya Anies sudah lima kali memperpanjang PSBB sejak diterapkan kali pertama pada 10 April 2020. Frase PSBB transisi baru diterapkan Pemprov DKI Jakarta ketika pemerintah pusat mulai menginisiasi ide tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

PSBB transisi memiliki karakter di mana pembatasan kegiatan sektor ekonomi hingga sosial budaya dilonggarkan pemerintah secara bertahap. Masyarakat bisa kembali beraktivitas namun dengan prasyarat menerapkan protokol kesehatan.

Jauh panggang dari api, grafik kasus baru di Jakarta masih terus naik. Hingga Rabu (29/7), kasus corona kini mencapai 20.470 kasus. Ada 7.037 kasus positif aktif. Kemudian 12.613 kasus sudah dinyatakan sembuh, dan 820 kasus dinyatakan meninggal. Data itu menunjukkan bahwa Jakarta berada di posisi kedua terbanyak secara nasional di bawah Jawa Timur.

Bahkan, rekor penambahan kasus di ibu kota terus terjadi. Pada 29 Juli, penambahan angka corona melonjak sebanyak 577 kasus. Lalu, pada 27 Juli sebanyak 472 kasus baru dan 409 kasus baru pada 28 Juli.

Tak berhenti sampai disitu, penyebaran virus corona pada klaster perkantoran menjadi hal yang menghebohkan belakangan ini. Pemprov DKI mencatat telah ada delapan perkantoran yang ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Sisanya, Sebanyak 351 perkantoran diberi peringatan dan 101 perkantoran dijatuhi peringatan kedua secara tertulis.

Pengamat kebijakan sosial Agus Pambagyo menilai perpanjangan PSBB transisi secara terus menerus tak akan efektif untuk menekan angka penyebaran corona di Jakarta. Ia memandang kondisi masyarakat Jakarta kini seperti sudah beraktivitas normal tanpa mematuhi disiplin protokol kesehatan.

"Ya ga bisa menekan lah. kebijakan itu gak ada gunanya, itu udah gal ada gunanya. Liat aja di jalan, pada disiplin gak masyarakat itu," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/7).

Agus juga menyoroti wacana Anies yang berkeinginan agar DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB secara ketat. Ia memandang Anies justru perlu tarik 'rem darurat' memberlakukan PSBB kembali karena penularan corona di Jakarta sudah memasuki status darurat.

Terlebih lagi, lonjakan kasus positif di Jakarta dalam beberapa hari terakhir tak bisa dianggap enteng oleh masyarakat dan pemerintah. Ia menilai justru PSBB transisi tak perlu diperpanjang karena tak efektif. Sebaliknya, ia menilai PSBB butuh diberlakukan kembali saat ini untuk menekan angka penularan corona.

"Yang baik ya balik ke PSBB, lalu gimana industri? ya itu kan pilihan, yaudah herd immunity kalau gitu aja ga usah diatur. Jadi jualan tetap, tapi nambah terus [kasus positif], ya biar aja," kata dia.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini seharusnya tak hanya memperketat pengawasan, namun juga penindakan yang melanggar protokol kesehatan. Ia melihat masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan tak diberikan sangsi tegas oleh pemerintah.

Padahal, kata Agus, Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Aturan itu berisikan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan masker di luar rumah, tempat umum, atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi, berupa teguran tertulis, kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Hingga denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu.

"Suruh pakai masker juga ga ada [kepatuhannya], Perda denda untuk melarang juga gak efektif, untuk apa? jadi menurut saya PSBB transisi diperpanjang percuma aja," kata Agus.

PSBB Transisi bukan prioritas tangani qabah
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman memandang intervensi pemerintah melalui PSBB transisi bukan sebagai prioritas dalam pengendalian pandemi. Terlebih lagi, kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan belum terlihat berjalan baik sampai saat ini.

"Selain itu PSBB memiliki beban besar pada keuangan," kata Dicky.

Melihat hal itu, Dicky memandang pemerintah harus memprioritaskan pada penguatan testing, tracing dan isolasi bagi pasien positif corona. Tentunya, hal itu wajib diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat.

Ia menyatakan kebijakan PSBB sifatnya sekadar membantu memperkuat program testing, tracing dan isolasi supaya berjalan optimal.

"Korea dan Jepang adalah contoh nyata negara yg hanya melakukan program testing, tracing dan isolated saja," kata Dicky.

Lebih lanjut, Dicky memandang Jakarta merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki cakupan tes Covid-19 yang memadai. Di sisi lain, tes Covid-19 di daerah-daerah lain dinilai masih belum optimal.

Pemerintah secara kumulatif telah memeriksa 14.976 orang dan 30.261 spesimen Covid-19 pada Rabu (29/7). Lalu, jumlah spesimen pengulangan yang di tes berjumlah 15.070. Sehingga, proporsi tes kasus baru secara nasional sebesar 49,8 persen.

Dari angka kumulatif nasional itu, DKI Jakarta menyumbang peneriksaan 6.874 spesimen dan 5.573 orang. Lalu, spesimen pengulangan yang dites sebesar 1.301. Sehingga proporsi tes kasus baru di Jakarta berjumlah 81,1 persen.

"Jadi hal ini juga yang membuat daerah-daerah terkesan tak mau keluarkan data spesimen dan orang yang baru tes. Karena bisa terlihat jelas performance program tracing mereka," kata Dicky.