ILUNI UI Desak Parlemen Tak Bahas Regulasi Selain Covid-19

CNN Indonesia | Jumat, 07/08/2020 01:31 WIB
ILUNI UI mendesak pemerintah dan parlemen agar tidak ngotot mengajukan atau membahas regulasi yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19. Ilustrasi rapat paripurna parlemen yang menjadi ruang pengesahan RUU jadi Undang-Undang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia mendesak pemerintah dan parlemen agar tidak ngotot mengajukan atau membahas regulasi yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Bachtiar Firdaus dalam konferensi pers pernyataan sikap ILUNI UI terkait upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"ILUNI UI mendesak parlemen dan pemerintah untuk tidak mengajukan dan membahas regulasi yang tidak esensial secara langsung dalam menunjang penanganan Covid-19," kata Bachtiar, dalam konferensi via daring tersebut, Kamis (6/8).


Dalam pernyataan tersebut, ILUNI UI, seperti disampaikan Bachtiar, meminta semua pihak untuk fokus mencurahkan tenaga dalam menuntaskan penanganan pandemi Covid-19.

ILUNI UI, lanjut Bachtiar, menilai hingga kini pemerintah belum secara optimal dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari ego sektoral dan koordinasi yang buruk antar kementerian maupun lembaga pemerintah yang lain.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi yang substansial di lembaga pemerintah, khususnya di bidang kesehatan agar penanganan Covid-19 secara nyata ditujukan untuk kepentingan publik.

"Khususnya perlindungan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir penanggulangan pandemi Covid-19," ujar Bachtiar.

Meksipun demikian, Bachtiar mengaku pihaknya juga mengapresiasi upaya pemerintah yang telah membentuk komite penanganan Covid-19 guna memulihkan ekonomi nasional.

Bachtiar turut mengingatkan pemerintah terkait potensi resesi ekonomi yang akan menimpa Indonesia sebagai ekses atau dampak dari terus melonjaknya penyebaran pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi melalui tata kelola pemerintahan yang solid dan profesional.

"ILUNI UI mendorong terus pelaksanaan reformasi penegakan hukum beserta semua organ yang terkait demi tegaknya keadilan sosial, demokrasi, dan demi kebebasan hak azasi manusia dari berbagai distraksi dan wacana yang mengganggu fokus bangsa untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid-19," ujarnya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]