Jabar Gandeng Swasta untuk Tes PCR, Aceh Tutup 2 Puskesmas

CNN Indonesia | Kamis, 06/08/2020 21:20 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana menggandeng swasta untuk meningkatkan rasio tes usap, yang kemudian direstui Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo. Ilustrasi PCR. (Foto: ANTARA FOTO/Anindira Kintara)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Jabar Ridwan Kamil mengusulkan agar pengetesan swab dengan metode uji usap Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa melibatkan pihak swasta.

Hal itu disampaikan Emil, sapaan Ridwan Kamil, kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8).

Menurut Emil, opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan penting untuk meningkatkan rasio pengetesan di provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa ini.


"Permohonan Jawa Barat hanya satu, yaitu meningkatkan ratio testing. Tadi juga sudah disetujui gagasan penambahan testing PCR baik peningkatan SDM maupun kerja sama dengan swasta," katanya.

Emil menuturkan saat ini ada sejumlah tawaran dari pihak swasta untuk membantu tes swab di Jabar.

"Pada saat kapasitas fisik kita terbatas, ternyata swasta bisa melakukan pengetesan tanpa kita harus melakukan investasi peralatan teknologi yang sangat mahal," ucapnya, yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Menurut Emil, faktor populasi yang banyak menjadi kelemahan Jabar dalam persentase angka pengetesan melalui metode PCR. Meski begitu, dengan tes yang masif dilakukan, angka kasus terkonfirmasi Jabar relatif lebih rendah ketimbang provinsi lain.

Adapun merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) hingga Kamis (6/8) pukul 13.30 WIB, Gugus Tugas Jabar telah melakukan 162.130 tes PCR. Angka tersebut membuat Jabar berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.

Infografis Perbedaan Rapid Test dan RT-PCRFoto: CNNIndonesia/Basith Subastian

"Secara umum kami baru bisa kapasitas (tes PCR) lima ribu per hari. Mimpinya kalau bisa 50 ribu per minggu. Jadi, fokus kami hanya satu, kami bercita-cita kapasitas testing kami tinggi untuk mengejar persentase 50 juta penduduk," ucap Emil.

Menanggapi hal itu, Doni Monardo pun menyambut baik usulan Jabar. Menurut dia, hal itu perlu ditindaklanjuti dengan kerja sama resmi antara pemerintah daerah provinsi dan swasta, termasuk dalam hal pemanfaatan laboratorium.

"Tentang keterlibatan swasta, saya pikir ini sebuah terobosan. Kami di pusat sudah memulai bekerja sama dengan swasta. Nanti dari pemerintah provinsi bisa melakukan koordinasi dengan sejumlah swasta yang berminat dalam penanganan pemeriksaan atau pengembangan laboratorium," ujar Doni.

Doni pun menjelaskan, saat ini terdapat 278 mesin PCR di Indonesia. Namun, hal itu belum diikuti dengan jumlah SDM laboratorium yang memadai sehingga waktu kerja untuk melakukan pengujian dinilai belum optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menyerahkan bantuan dua juta lembar masker, 500 unit hazmat, 500 buah kacamata google, 1.260 pack tisu disinfektan, dan sebanyak 360 botol hand sanitizer 100 ml kepada Pemerintah Provinsi Jabar.

Puskesmas Tutup 

Terpisah, dua puskesmas di Kecamatan Ulee Kareng dan Jeulingke, Banda Aceh, Aceh, terpaksa ditutup karena perawatnya terkonfirmasi positif Virus Corona.

"Benar [dua Puskesmas ditutup]. Jumlah yang positif tenaga kesehatan juga satu orang dan lagi di tracing yang lainnya. Kasusnya sama," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Banda Aceh, Irwan, saat dikonfirmasi, Kamis (6/8).

Semua pekerja di dua puskesmas tersebut, lanjutnya, sudah diuji swab. Jika ada yang positif, mereka akan dikarantina dan yang negatif akan kembali bekerja.

Insert Artikel - Waspada Virus CoronaFoto: CNN Indonesia/Fajrian

"[Puskesmas] akan dibuka kembali setelah keluar hasil swab, positif atau negatif," ujarnya.

Untuk saat ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan dialihkan ke puskesmas terdekat di dalam Kota Banda Aceh.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengeluarkan surat edaran mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam surat edaran ini, PNS dan non-PNS akan bekerja berdasarkan sif yang telah ditentukan.

"Kebijakan ini kita ambil sebagai langkah-langkah pencegahan dan upaya memutus mata rantai Covid-19. Meski di tengah pandemi, PNS harus tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan, namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Aminullah.

Hingga kini, pasien yang terkonfirmasi positif corona di Kota Banda Aceh mencapai 158 kasus. Rinciannya, 37 sembuh, 117 dirawat di rumah sakit rujukan, dan 4 meninggal dunia.

(hyg/dra/arh)

[Gambas:Video CNN]