DPRD DKI Nilai Ganjil-Genap Motor Cegah Corona Tak Relevan

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, menilai penerapan ganjil genap untuk sepeda motor dan mobil untuk memberantas penyebaran Covid-19 tidak relevan.

Menurutnya, ganjil genap lebih tepat untuk menanggulangi kemacetan. Sedangkan ia sanksi upaya serupa bisa digunakan untuk membatasi pergerakan masyarakat.

"Nanti orang akan menggunakan kendaraan umum. Di kendaraan umum bisa menimbulkan penumpukan. Menurut saya kaitannya bukan ke situ, enggak relevan lah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/8).

Jhonny berpendapat sebaiknya Pemprov DKI memastikan penegasan penerapan protokol kesehatan di masyarakat, ketimbang memakai ganjil genap sebagai upaya penanggulangan pandemi.

Ia menilai pengawasan di masyarakat merupakan unsur yang kurang diperhatikan jajaran Gubernur DKI Anies Baswedan. Khususnya di pemukiman dan perkampungan kecil.

Dugaannya hal ini bisa dilihat dari minimnya sanksi yang benar-benar diterapkan aparat ketika masyarakat melanggar protokol kesehatan. Menurutnya kebijakan yang dibuat Pemprov DKI menjadi percuma jika tidak dibarengi ketegasan sanksi.

"Makanya saya pikir regulasi itu hanya pemanis. Buat gagah-gagahan saja. Tanpa kita berani melakukan penegakan aturan yang baik," lanjutnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono turut menilai penerapan ganjil genap tak akan efektif untuk memangkas angka corona. Ia bahkan mengaku tak setuju sejak awal dengan kebijakan ganjil genap di tengah pandemi.

Ia mengatakan PSBB transisi seyogyanya diterapkan untuk meningkatkan pergerakan ekonomi. Dan hal ini didukung dengan adanya pergerakan masyarakat. Jika hal tersebut dibatasi, ia khawatir akan berdampak pada roda perekonomian.

"Efek dari pandemi itu berimbas pada perekonomian. Pergerakan manusia itu kan tujuannya untuk meningkatkan pergerakan perekonomian salah satunya," katanya.

Ia menduga pengetatan ganjil genap terhadap pengendara sepeda motor akan membuat masyarakat yang tetap harus bekerja mencari solusi lain. Menurutnya masyarakat akan tetap melakukan aktivitas di luar rumah dengan mencari jalan alternatif atau menggunakan transportasi umum.

Lebih lanjut, Mujiyono berpendapat sebenarnya pergerakan masyarakat tak perlu dibatasi untuk mengendalikan angka corona. Menurut pertimbangannya, kasus positif bisa dikendalikan asal masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan.

Dalam hal ini, ia menilai Pemprov DKI belum maksimal dalam mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Ia mengatakan sosialisasi tak bisa sekedar dilakukan di media sosial dan digital. Pemerintah, katanya, harus menggandeng organisasi masyarakat.

"Pernah nggak Pemprov kolaborasi dengan FBR (Forum Betawi Rempug)? Dengan Pemuda Pancasila? Mereka ada di Jakarta, jelas-jelas punya kekuatan, punya tenaga," pungkasnya.

Sebelumnya penerapan ganjil genap untuk sepeda motor diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Penerapan ini berlaku selama masa PSBB transisi di 25 ruas jalan. Namun dikecualikan untuk taksi dan ojek online.